Merdeka.com - Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Eva Kusuma Sundari menilai Partai Golkar tidak akan ambil resiko keluar dari koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Sebab, kata dia, Golkar punya berkepentingan subjektif untuk menjaga citra positif yang selama ini berusaha dibangun paska mantan ketua umumnya, Setya Novanto dijebloskan ke penjara karena kasus korupsi e-KTP.

"Aku melihatnya enggak akan mau ambil risiko yang berat ya. Karena mereka punya kepentingan subjektif Pileg. Pileg itu kan asosiasinya dengan pencitraan positif," kata Eva pada wartawan, Kamis (12/7).

Eva menuturkan, menjadi kesan yang negatif apabila Golkar keluar masuk koalisi jelang pilpres. Terlebih lagi dengan alasan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto tak dipilih Jokowi sebagai cawapres.

"Kalau mereka on-off itu kan menjadi kampanye negatif bagi semua partai kan akan saling bersaingan. Enggak mungkin kan dalam Pileg akan rukun dalam koalisi. Pasti bersaing," ujarnya.

"Pasti Golkar enggak mau lah ambil risiko disebut sebagai plin plan, kemarin oposisi lalu ke Jokowi, sekarang menarik lagi karena Airlangga hanya karena mungkin enggak jadi cawapres," lanjutnya.

Karena itu, Eva yakin Golkar akan tetap bergabung dengan koalisi Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Meskipun belakangan ini Airlangga kerap melakukan pertemuan dengan berbagai tokoh, salah satunya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa (10/7).

"Kan juga sudah ditegaskan ya, Golkar sudah deklarasi mendukung Jokowi kan gitu. Jadi bertemu SBY siapapun dalam rangka silaturahmi membangun understanding. Aku enggak khawatir. Karena akan jadi fireback bagi Golkar kalau ambil political position yang beda," ucapnya.

Diketahui, Airlangga kini gencar melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh. Pertemua tersebut menuai anggapan sebagai langkah antisipasi Golkar jika tak dipilih sebagai cawapres Jokowi.

Namun anggapan itu langsung dibantah Airlangga. Dia menyebut pertemuan dengan beberapa tokoh termasuk SBY sebagai salah satu cara untuk mengajak partai yang belum menentukan arah dukungannya di Pilpres 2019 bisa turut mendukung Presiden Jokowi untuk menjabat selama dua periode.

"Antara koalisi pendukung presiden dan tentu bagi koalisi partai penduking presiden lebih banyak lebih baik di dalam politik lebih banyak lebih baik," kata Airlangga, Rabu (11/7).