Merdeka.com - Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tunjuk hidung pihak yang dituduh menggerakkan massa demo menolak UU Cipta Kerja.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman merespons hal tersebut. Menurutnya, hingga saat ini belum jelas siapa dalang demo penolakan UU Cipta Kerja dan pemerintah masih menyelidiki.

"Dalam konteks hukum kita harus menghormati praduga tidak bersalah. Saat ini proses penyidikan baru tahap awal. Masih belum jelas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum dan siapa yang memerintahkan," kata Habiburokhman kepada merdeka.com, Rabu (14/0).

Dia tak ingin ada tuduhan tidak berdasar terkait dalang demo UU Cipta Kerja tersebut. Termasuk, tuduhan yang dirasakan oleh SBY.

"Jangan sampai ada tuduhan penggerak kerusuhan kepada siapapun termasuk kepada Pak SBY sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Tak Yakin BIN Anggap Musuh

Menurutnya, pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD juga tidak pernah menuduh SBY dan Demokrat sebagai dalang demo tersebut.

"Dalam konteks politik pemerintah melalui Pak Mahfud jelas menyatakan tidak pernah ada tuduhan tersebut. Jadi saya pikir enggak perlu diperpanjang. Kecuali kubu Demokrat punya bukti bahwa benar ada pejabat yang menyatakan tuduhan itu," pungkasnya.

Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tunjuk hidung pihak yang dituduh menggerakkan massa demo menolak UU Cipta Kerja. Dia mengatakan, tidak baik tuduhan tersebut dibiarkan liar karena membuat masyarakat saling curiga.

"Kalau ditanya begitu paling baik tanyakan kepada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud orang yang menunggangi orang membiayai gerakan itu. Mungkin kalau tidak ada kejelasan ini tidak baik, rakyat saling curiga, tidak baik ke sana kemari beritanya," katanya dalam dialog yang diunggah akun YouTube SBY, Senin (12/10).

Dia membantah tuduhan sebagai pihak yang mendalangi demo UU Cipta Kerja. SBY tidak yakin jika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan BIN menuduh dirinya.

"Saya kok tidak yakin kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut selama ini baik. Dengan BIN tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara saya kira enggak lah," ujarnya.

Jangan Sampai Negara Membuat Hoaks

SBY menyarankan pemerintah menindak pelaku yang dianggap menggerakkan dan membiayai pendemo supaya tidak dianggap negara membuat hoaks. Sebab, negara perlu mendapat kepercayaan publik.

"Kalau memang menggerakan menunggangi membiayai dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum, hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak negaranya membuat hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya kepada pemerintah kita," terang mantan Ketum Demokrat ini.

"Kita harus put trust kepercayaan kepada pemerintah kita untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kalau rakyat nanti dianggap ini kok main tuduh, pemerintah tidak bagus," sambungnya.

SBY mendorong pemerintah menjawab siapa dalang yang dimaksud kepada publik dengan jujur. Sebagai bagian dari etika pejabat yang memegang amanah rakyat.

"Jadi kalau saya ditanya seperti itu. Paling bisa menjawab mengklarifikasi semua ini ya beliau-beliau. Saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers oleh rakyat mesti harus menjawab. Itulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," pungkasnya.