Merdeka.com - Partai Gerindra akan memberikan tempat terhormat bagi Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam struktur tim pemenangan pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019. Saat ini, parpol koalisi tengah menyusun struktur tim pemenangan.

"Sebagai ketua umum partai, apalagi SBY ketua umum partai politik yang mengusung Pak Prabowo, tentu beliau akan menempati pada posisi terhormat," kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (13/8).

Tak hanya SBY, tapi ketua umum parpol pengusung lainnya seperti Zulkifli Hasan (PAN) dan Sohibul Iman (PKS) akan diberikan posisi terhormat dalam struktur tim pemenangan. Alasannya karena ketua umum parpol adalah orang yang sangat penting bagi penentuan kebijakan partai politiknya.

"Dan kebijakan partai politiknya akan dituangkan dalam platform dan perjuangan calon presiden dan wakil presiden. Karena itu penempatan yang terhormat bagi para ketua umum bagi kami adalah sesuatu yang amat penting," jelas Muzani.

Penyusunan tim pemenangan Prabowo-Sandi sedang dalam proses pembicaraan di antara partai pengusung. "Yang sedang kita bicarakan adalah bagan struktur tim pemenangan. Belum bicara orang. Setelah itu baru kita akan bicara orang dan seterusnya. Termasuk siapa ketua dan bagaimana penempatan para pimpinan partai politik terutama para ketua umum-ketua umumnya," jelasnya.

Rancangan struktur ini telah selesai dan akan disampaikan ke parpol pengusung. Setelah itu akan dibahas sampai ada persetujuan bersama.

Muzani menyebutkan, ada dua tipe struktur tim pemenangan yaitu ramping dan sedang. Tipe ramping sama dengan struktur harian dimana akan diisi orang yang akan terus melakukan kerja dan evaluasi setiap hari.

"Sementara di bawahnya atau di belakangnya adalah orang-orang yang akan melakukan pekerjaan teknis sehingga tidak perlu semuanya dicantumkan dalam struktur tim pemenangan," jelasnya.

"Tapi ada juga berpikir middle yakni sebagian dimasukkan karena ini menyangkut nama-nama orang yang ingin berharap namanya dicantumkan dalam Komisi Pemilihan Umum," lanjutnya.

Terkait kader PAN yang kini masih menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla, Muzani tak mau mencampuri. Itu, kata dia, merupakan urusan rumah tangga PAN.

"Nanti PAN akan menyelesaikan sendiri itu. Itu urusan rumah tangga orang jadi saya tidak bisa memberikan komentar," tutupnya.