Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) dalam rapat paripurna 22 Juni lalu. Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi mendukung program itu dan tiga fraksi menolak meskipun akhirnya DPR menyetujui UP2DP dibahas ke tahap selanjutnya.

Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PPP dan PKS mendukung program yang akrab disapa dengan dana aspirasi itu. Sementara Fraksi PDIP, NasDem dan Hanura menyatakan menolak dengan alasan bukan kewenangan DPR untuk melakukan pembangunan di daerah.

"Ada tiga fraksi yang menolak (UP2DP), yaitu PDIP, Partai NasDem, dan Partai Hanura. Dan sepertinya fraksi lainnya menyetujui. Sehingga pleno Baleg sepakat untuk melanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya," kata Totok Daryanto, Wakil Ketua Baleg di ruang rapat paripurna DPR RI, Selasa (23/6).

Namun belakangan keputusan ini menyisakan problem di tubuh internal Partai Demokrat. Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung angkat bicara terkait persetujuan UP2DP itu melalui akun Twitternya.

SBY bilang Demokrat menolak