Merdeka.com - Belum juga setengah periode masa pemerintahan Jokowi-JK, konstelasi politik di tanah air berubah drastis. Satu per satu partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) hengkang dan bergabung dengan pemerintah. Seakan mereka tidak tahan terlalu lama berada di luar kekuasaan.

Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, tiba-tiba menyatakan diri bergabung pemerintah setelah Ketua Umum Zulkifli Hasan menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan 2 September lalu.

"Kalau dulu PAN menyatakan mendukung, sekarang PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah," kata Zulkifli dalam jumpa pers di Istana kala itu.

Dua bulan setelah itu, Partai Golkar menyusul langkah PAN merapat ke kekuasaan. Keputusan ini terungkap dalam acara Silaturahmi Nasional Partai Golkar di Kantor DPP, Jakarta, Minggu (1/11).

"Saya sampaikan lagi, kita mendukung pemerintah sifatnya loyal kritis pada Pemerintah soal parpol pendukung, tetap terbuka ruang koreksi yang tidak mencerminkan pro rakyat. Dan ditujukan untuk memperbaiki keadaan," ujar Wakil Ketua Umum Agung Laksono dalam sambutannya di Silatnas.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) justru masih malu-malu ketika disinggung soal bentuk konkret dari dukungan Golkar. Sikap ini tentu berbeda dengan Agung dengan tegas dukung Jokowi-JK.

Apalagi keputusan dukungan terhadap pemerintah muncul di tengah makin ramainya isu perombakan kabinet kerja. Apakah Golkar bakal masuk ke lingkaran pemerintahan atau tetap berada di luar kabinet, Ical belum mau menjawab tegas.

"Golkar belum mau bicara terlalu jauh apabila diminta bergabung dengan pemerintah," ujar Ical.

Pernyataan gabungnya Golkar kepada pemerintah makin dikuatkan Wapres Jusuf Kalla yang juga hadir dalam Silatnas. Dia menegaskan partai berlambang beringin ini dukung pemerintah dengan cara loyal tetapi kritis. Dukungan ini tentu seiring kedua kubu di Golkar mulai bersatu.

"Tadi sudah dijelaskan ARB (Aburizal bakrie) loyal kritis," ucap JK.

Setelah PAN dan Golkar merapat ke pemerintah, kini tinggal PKS dan Partai Gerindra yang masih setia di KMP. Sementara PPP, setelah putusan MA membatalkan SK Menkum HAM, belum ada titik terang soal kepengurusan yang terbelah antara Djan Faridz (KMP) dan M Romahurmuziy (KIH).

Lalu sampai kapan PKS dan Gerindra akan bertahan di KMP yang dipimpin Prabowo Subianto?

Melihat sejarah ke belakang, kemungkinan besar PKS tetap akan bertahan. Hal ini mengingat posisi PKS selalu berseberangan dengan PDIP, partai penguasa sekarang. Selama 10 tahun PDIP beroposisi (2004-2014), PKS selalu berada di dalam pemerintahan.

Sementara Gerindra sulit meninggalkan KMP, karena Prabowo Subianto, sang ketua umum, adalah rival Presiden Jokowi dalam Pilpres 2014. Terlebih, peran Gerindra sebagai oposisi bisa mengambil hati rakyat dalam pemilu selanjutnya, jika Jokowi-JK tidak becus menjalankan pemerintahan.