Sandiaga Uno sebut munculnya calon independen koreksi buat parpol
Merdeka.com - Komisi II DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-undang Pilkada mulai dari tanggal 5 April hingga 30 April 2016. Dengan begitu, diharapkan revisi UU Pilkada ini dapat disahkan menjadi UU dan digunakan sebagai payung hukum baru pada Pilkada serentak 2017.
Namun bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno justru tidak setuju dengan adanya revisi tersebut. Menurut dia, hal itu akan menjegal kesempatan pasangan calon independen.
"Saya tidak setuju karena itu membunuh kesempatan calon independen untuk maju menawarkan satu solusi yang tidak diwujudkan oleh partai," kata Sandi di Sekretariat Pengurus Wilayah NU di Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu (9/4).
Menurut dia, hadirnya calon perseorangan dalam bursa pemilihan kepala daerah mencirikan adanya ketidakpuasan rakyat terhadap partai politik yang seharusnya menampung aspirasi masyarakat. Tentu ini menjadi koreksi bagi para partai politik karena masyarakat tidak lagi mempercayai parpol sebagai wadah aspirasi rakyat.
"Independen sudah difasilitasi oleh negara. Jalur ini sebagai bentuk koreksi terhadap partai politik yang tidak bisa menghadirkan harapan dari masyarakat," ungkap Sandi.
Dia menilai adanya peningkatan syarat untuk pasangan independen dalam pilkada justru menzalimi calon independen yang selama ini didukung oleh masyarakat. Akhirnya, bisa saja calon tersebut tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya.
"Kalau ditingkatkan akan menzalimi kepada calon yang selama ini didukung oleh masyarakat," imbuh dia.
Sandi mengaku cenderung mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan aturan terhadap calon pasangan independen.
"Saya cenderung kepada keputusan MK dan kita berkomitmen untuk melanjutkan keputusan yang ada," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sudirman Said Yakin Empat Menteri Jokowi Penuhi Undangan MK soal Sengketa Pilpres
Siapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaPerludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaUsai KPU Umumkan Pemenang Pilpres dan Pileg, Surya Paloh Bakal Temui Parpol di Luar Koalisi Perubahan
Surya Paloh menilai pentingnya menjaga komunikasi dengan partai politik lain setelah pemilu.
Baca SelengkapnyaBegini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta
Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaDidukung Surya Paloh jika Ingin Maju Pilkada DKI, Ini Jawaban Anies
Anies Baswedan masih menunggu hasil atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditanya peluang maju Pilkada DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran, Ganjar Hormati Sikap Parpol Lain
Respons Ganjar itu menanggapi terkait pernyataan dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh Ungkap NasDem Evaluasi Usulan Hak Angket Pemilu 2024: Kami Serahkan ke Kawan-Kawan Ingin Meneruskan
Surya Paloh mengakui, NasDem awalnya mendukung usulan hak angket semata-semata karena penghormatan kepada hak konstitusional dimiliki seluruh anggota dewan.
Baca Selengkapnya