Merdeka.com - Komisi II DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-undang Pilkada mulai dari tanggal 5 April hingga 30 April 2016. Dengan begitu, diharapkan revisi UU Pilkada ini dapat disahkan menjadi UU dan digunakan sebagai payung hukum baru pada Pilkada serentak 2017.

Namun bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno justru tidak setuju dengan adanya revisi tersebut. Menurut dia, hal itu akan menjegal kesempatan pasangan calon independen.

"Saya tidak setuju karena itu membunuh kesempatan calon independen untuk maju menawarkan satu solusi yang tidak diwujudkan oleh partai," kata Sandi di Sekretariat Pengurus Wilayah NU di Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu (9/4).

Menurut dia, hadirnya calon perseorangan dalam bursa pemilihan kepala daerah mencirikan adanya ketidakpuasan rakyat terhadap partai politik yang seharusnya menampung aspirasi masyarakat. Tentu ini menjadi koreksi bagi para partai politik karena masyarakat tidak lagi mempercayai parpol sebagai wadah aspirasi rakyat.

"Independen sudah difasilitasi oleh negara. Jalur ini sebagai bentuk koreksi terhadap partai politik yang tidak bisa menghadirkan harapan dari masyarakat," ungkap Sandi.

Dia menilai adanya peningkatan syarat untuk pasangan independen dalam pilkada justru menzalimi calon independen yang selama ini didukung oleh masyarakat. Akhirnya, bisa saja calon tersebut tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya.

"Kalau ditingkatkan akan menzalimi kepada calon yang selama ini didukung oleh masyarakat," imbuh dia.

Sandi mengaku cenderung mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan aturan terhadap calon pasangan independen.

"Saya cenderung kepada keputusan MK dan kita berkomitmen untuk melanjutkan keputusan yang ada," tandasnya.