Merdeka.com - Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan konsistensi partainya tak mengirimkan perwakilan ke Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. Meski begitu, Ibas menghormati terbentuknya Pansus yang sampai saat ini diikuti oleh tujuh fraksi.

Ibas menilai, Pansus ini sebagai bagian dari kewenangan DPR melakukan pengawasan dan koreksi apabila KPK dirasa pernah membuat kesalahan. Menurutnya, jangan ada anggapan KPK tak dapat dikoreksi dan menjadi institusi yang kebal terhadap kritikan.

"Saya rasa KPK juga harus mendengar koreksi-koreksi dari masyarakat, publik, DPR. Bukan berarti tidak bisa dikoreksi, bukan berarti mereka juga tidak kemudian menjadi institusi yang kebal akan aspirasi, demokrasi, dan pandangan-pandangan," tegas Ibas.

Selain itu, Ibas menjelaskan alasan fraksinya menolak bergabung dalam Pansus KPK. Dalam pandangannya, ada cara lain mengkritisi KPK selain dengan hak angket. Semisal saat melakukan rapat dengan Komisi III DPR.

"Kita hargai dan kita apresiasi (Pansus Angket KPK) tetapi bagi kami ada cara-cara lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman dewan, apakah melalui hak bertanya atau juga melakukan pendalaman melalui Panja di Komisi III," ujarnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat ini mengakui ada lobi dari fraksi lain yang meminta Demokrat ikut dalam Pansus KPK. Namun, dia mengatakan bahwa hak bagi fraksinya untuk menolak mengirimkan perwakilan ke Pansus KPK.

"Tentunya pasti ada ya komunikasi di antara kita semuanya. Tapi fraksi itu kan punya memiliki pandangan, pendapat, keputusan (masing-masing)," katanya.

Diketahui, nama Ibas beberapa kali disebut mantan koleganya M Nazaruddin di persidangan. Nazaruddin, menyebut Ibas menerima komisi dari proyek Wisma Atlet SEA Games, Sumatera Selatan.

Bahkan, dia membeberkan soal permainan proyek dilakoni putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dalam proyek di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

"Ada juga uang diserahkan di Kempinski USD 450 ribu ke Mas Ibas," kata Nazaruddin kepada awak media di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa waktu lalu.

Nazaruddin kembali mengulang cerita ihwal aliran duit USD 200 ribu buat Ibas terkait Kongres Partai Demokrat 2010. Anehnya, Nazaruddin mendadak berkicau ihwal dugaan permainan proyek di SKK Migas.

"Ada juga proyek SKK Migas yang PT Saipem. Soalnya itu miliknya Mas Ibas," ujar Nazaruddin.

Tak hanya Nazaruddin, mantan Ketua KPK Antasari Azhar buka suara tentang isu 'permainan' Informasi Teknologi (IT) KPU pada Pemilu 2009. Antasari bahkan menyebut, ada keterlibatan Ibas dalam kasus tersebut.

Antasari menyebutkan, pada 2009 ada laporan tentang persoalan IT di KPU. Bahkan, kata dia, laporan tersebut melibatkan Ibas.

"Yang mengadakan alat IT KPU itu salah satu putra SBY, Ibas pengadaan IT KPU," kata Antasari, Februari lalu.

Antasari menceritakan, dugaan keterlibatan Ibas itu berupa laporan ke KPK. Dia tak menyebutkan siapa yang melaporkan itu. Antasari pun hendak mengusut kasus itu, sayang dia sudah lebih dulu ditangkap karena terlibat kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain, yang disebutnya kasus ini bentuk kriminalisasi SBY.

"Informasi masuk ke kita seperti itu, kita telusuri, tetapi belum sampai ke sana, saya sudah masuk duluan," jelas dia sembari menjelaskan saat ingin mengusut kasus ini, penghitungan Pileg 2009 sedang berlangsung.

Ibas pun belum pernah diperiksa KPK terkait ucapan Nazaruddin dan Antasari.