Saat Elite Partai Gusar Ada Rencana Koalisi Gemuk ala Jokowi

Kamis, 25 Juli 2019 07:00 Reporter : Syifa Hanifah
Saat Elite Partai Gusar Ada Rencana Koalisi Gemuk ala Jokowi Jokowi jelaskan hasil 12 lembaga survei yang sudah 100 persen selesai. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - PAN, Demokrat serta Gerindra membuka peluang bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019. Namun, beberapa parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin menilai tak perlu lagi parpol tambahan di koalisi pemerintah.

Beberapa di antaranya beralasan jika partai koalisi Jokowi sudah cukup gemuk untuk ditambah partai lain. Saat ini koalisi Jokowi terdiri dari PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PPP, Hanura, PSI dan Perindo.

Berikut beberapa partai yang menolak ada tambahan partai baru gabung dalam koalisi Jokowi:

1 dari 3 halaman

NasDem

Sekretaris Jenderal Partai Nasional demokrat (NasDem) Johnny G. Plate memberi sinyal bahwa koalisi partai pengusung Jokowi-Ma'ruf tak membutuhkan partai oposisi untuk bergabung dalam barisan pendukung pemerintah. Dia mempertanyakan manfaat politik jika partai oposisi bergabung.

"Apa manfaatnya? apa sumbangsihnya untuk Pemerintah saat ini? Dan saya belum lihat manfaatnya dari sisi politik," kata Johnny.

Menurutnya, parpol yang kini berada di koalisi sudah memegang suara mayoritas di Parlemen. Sehingga tidak membutuhkan parpol di luar koalisi untuk bergabung.

Meskipun demikian, dia tidak menepis kemungkinan ada pertimbangan lain dari Jokowi untuk tetap mengajak partai oposisi bergabung dalam koalisi.

"Tapi mungkin saja ada proposal-proposal yang menambah azas manfaat kepentingan yang untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Mungkin saja," jelas Johnny.

2 dari 3 halaman

PKB Tolak Partai Pendukung Prabowo Gabung Koalisi Jokowi

Setuju dengan NasDem, PKB juga menolak memberi ruang bagi partai koalisi Prabowo-Sandiaga bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beralasan koalisi Jokowi kini sudah cukup gemuk untuk ditambah partai lain.

"Saya setuju. Ini sudah banyak," kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (23/7).

Menurutnya, kebersamaan yang dibangun dengan partai koalisi Prabowo tidak harus gabung ke koalisi Jokowi. Sebab, kata Cak Imin, membangun sebuah koalisi membutuhkan waktu lama.

"Cukup bareng-bareng nanti. Kalau kebersamaan bisa ya nanti tetap bersama. Tapi butuh waktu untuk sosialisasi bersama," jelas Cak Imin.

3 dari 3 halaman

Kekuasaan Kalau Terlalu Gemuk Jadi Tidak Lincah

PDIP juga menilai sebaiknya tidak ada lagi penambahan di partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, mengatakan jika ada penambahan partai akan membuat koalisi menjadi gemuk dan tidak lincah.

"Dan saya kira kekuasaan itu kalau terlalu gemuk itu justru menjadi tidak lincah. Ya kita menghindari terjadinya obesitas kekuasaan. Sehingga saya rasa dengan koalisi yang ada tentu sudah efektif di pemerintahan ke depan," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).

Menurut Andreas, saat ini koalisi sudah lebih dari cukup. Sehingga tidak perlu ada penambahan partai koalisi. " Kita butuh juga ada kekuatan politik lain di luar pemerintahan untuk menjaga check and balance," ungkapnya. [has]

Baca juga:
Megawati Soal Kabinet: Itu Hak Prerogatif Jokowi
Temui Jokowi, OSO Ajukan 40 Nama untuk Jadi Menteri
PDIP Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Tak Terkait Pertemuan 4 Parpol Koalisi
Hanura Tak Ingin Jokowi Tunjuk Menteri Muda yang Tak Berpengalaman
Diam-Diam, Begini Cara Parpol Berebut dan Incar Jabatan Strategis
Ketum Hanura: Kalau Mau Tambah Koalisi Harus Jelas Maksud dan Tujuannya

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini