Merdeka.com - Ketum Golkar Setya Novanto menunjuk Aziz Syamsuddin menggantikan dirinya sebagai ketua DPR. Novanto memutuskan untuk mundur dari posisi Ketua DPR dan telah mengirim surat tersebut kepada Sekretariat DPR.

Namun rupanya, penunjukan Aziz sebagai ketua DPR ini menuai polemik di internal Golkar. Hal tersebut dinilai menyalahi mekanisme internal Golkar. Tapi rupanya, ada yurisprudensi di internal Golkar saat pergantian ketua DPR.

Ketua DPP Partai Golkar Azis Sumual mengungkapkan, mekanisme penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR RI, tidak harus dibawa ke Rapat Pleno DPP. Sebab, sudah ada semacam yurisprudensi di organisasi Partai Golkar.

"Pada saat Ade Komarudin ditunjuk sebagai Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto, hal itu pun tidak dibahas secara khusus dalam rapat pleno," kata Azis saat dihubungi merdeka.com, Senin (11/12).

Ade Komarudin pernah jabat ketua DPR usai Novanto mundur. Saat itu, Novanto mundur karena terbelit kasus 'Papa Minta Saham'.

Azis Sumual juga menyesalkan pernyataan Airlangga itu. Pernyataan Airlangga dinilai keliru dan kurang etis karena mencampuri urusan DPR RI. Apalagi, Airlangga saat ini masih menjabat Menteri di pemerintahan Jokowi-JK.

"Keliru dan tentu saja kurang etis jika pejabat eksekutif mempersoalkan mekanisme pemilihan pemimpin lembaga legislatif. Pemerintah jangan campuri urusan internal struktural DPR," ungkap Azis.

Ketua DPP Golkar Azis Sumual ©2017 Merdeka.com/dokumen pribadi

Airlangga sebelumnya mengatakan, penunjukan Aziz sebagai ketua DPR melenceng dari mekanisme internal Golkar.

"Ini berproses di luar jalur yang biasanya ditempuh dalam sebuah partai politik terutama partai Golkar," ujar Airlangga di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Minggu, (10/12) kemarin.

Menurut Azis, publik akan serta-merta melihat sikap Airlangga sebagai adanya conflict of interest. Sebab yang bersangkutan saat ini sudah menyatakan dirinya maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

"Bagaimana kalau ada pihak-pihak yang bertanya mengapa Airlangga tetap pengurus Partai Golkar saat sudah menjadi anggota kabinet? Padahal Presiden Jokowi melarang menteri merangkap jabatan di parpol. Jadi lebih elegan jika Airlangga tidak mempersoalkan perihal penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR RI. Sebagai seorang Menteri, sebaiknya Airlangga tidak mengomentari urusan internal DPR RI," papar Azis.