Follow
RUU KUHP dan Otsus Papua Jadi Pekerjaan Rumah Anggota DPR Baru
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pelantikan anggota DPR RI baru pada 1 Oktober mendatang. Beberapa pekerjaan rumah dari anggota legislatif periode 2014-2019 telah menunggu mereka.
Pengamat politik Centre Strategic International Studies (CSIS), Arya Fernandez mengatakan, setidaknya RUU KUHP dan Otoritas Khusus (Otsus) di Papua harus segera diselesaikan. Selain itu juga RUU pemindahan ibu kota.
"Akan ada revisi juga terkait payung hukum, 5-8 yang akan direvisi. Soal ibu kota negara, itu juga strategis ke depan diselesaikan untuk diselesaikan dengan cepat," katanya di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).
-
Apa yang dibawa KPU Papua? Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa saja tugas PPPK di Sumut? Tugas dan Fungsi PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki tugas dan fungsi yang dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan posisi yang diemban.
Dia menambahkan, di bidang politik pembahasan beleid yang memakan waktu panjang adalah Undang Undang Parpol. Menurutnya, UU Parpol sudah lama tidak direvisi.
"Juga ada UU Pemilu, itu banyak kajian, banyak respon terhadap Pilkada serentak, sistem kepemiluan kita, nah itu mungkin bisa dibicarakan sejak awal," jelasnya.
Namun demikian, Arya cukup optimis melihat komposisi anggota DPR terpilih saat ini yang turut didominasi wajah baru dan muda. Dia meyakini, mereka memiliki kapasitas dan mampu menangani serangkaian isu nasional.
"Jadi saya kira fokus bagaimana melakukan analisis akan itu, gagasan dan inovasi yang diperjuangkan oleh wajah baru juga dapat menjadi bintang kalau ada program/isu/ kebijakan diperjuangkan sejak awal," tutupnya.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya
Heru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya
Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Baca Selengkapnya
Salah satunya memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat termasuk pengaturan tanah.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca Selengkapnya
Panja dibentuk setelah DPR mendengarkan pandangan pemerintah tentang alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.
Baca Selengkapnya
Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca Selengkapnya