RUU Kamnas Eksis Lagi Karena Corona

Jumat, 1 Mei 2020 06:17 Reporter : Lia Harahap, Ahda Bayhaqi, Wilfridus Setu Embu
RUU Kamnas Eksis Lagi Karena Corona Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Wabah Covid-19 cukup menyulitkan banyak negara. Termasuk Indonesia. Tidak hanya menghilangkan banyak nyawa, wabah ini juga berdampak pada kondisi perekonomian negara.

Kebijakan jaga jarak diterapkan pemerintah membuat aktivitas ekonomi berkurang drastis. Imbasnya, ribuan orang terpaksa dilakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK.

Fakta tersebut menunjukkan wabah Covid-19 tidak main-main. Bukan hanya masalah kesehatan tetapi menguji kesiapan sebuah negara untuk tetap bertahan.

Melihat kondisi ini, TNI menilai wabah Covid-19 telah mengancam keamanan nasional. Sehingga dibutuhkan regulasi tentang penanganan terkait ancaman keamanan nasional yang tak melulu soal aksi kriminalitas tetapi masalah kesehatan seperti saat ini.

Kapuspen TNI, Mayjen TNI Sisriadi, mengatakan ada satu langkah yang bisa diambil pemerintah dalam kondisi genting ini. Yakni menghidupkan kembali pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) antara pemerintah dan DPR.

Menurutnya, Indonesia belum mempunyai sistem keamanan nasional. Padahal itu sangat penting mana kala Indonesia berhadapan dengan kondisi seperti saat ini.

"Ketika kita bicara keamanan (nasional), itu tidak bicara kriminal saja. Keamanan itu ada yang namanya keamanan individu termasuk kesehatan, lingkungan, itu kan keamanan. Jadi keamanan itu mencakup seluruh aspek kehidupan negara. Jadi sekarang ini kan masalah biologi, biologi juga kan mengancam individu kan, makanya kita sebut sebagai ancaman," ungkap Sisriadi saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/4).

RUU Kamnas bukan barang baru bagi DPR. Sebab di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, RUU ini sempat digodok. Tetapi pembahasannya belum rampung hingga kepemimpinan Kepala Negara berganti.

"Sebenarnya ini yang kita inginkan kalau ada masalah seperti ini (Covid-19), ini undang-undang ini yang bermain. Jadi siapa melakukan apa sudah jelas, siapa yang menjadi leading sector dalam kondisi seperti ini, leading sector jelas harus Kementerian Kesehatan. Kita yang lain ikut membantu, itu yang namanya keamanan nasional sistem holistik itu," terangnya.

"Jadi bukan keamanan nasional kriminalitas, bukan itu saja, itu bagian dari keamanan nasional. Termasuk pertahanan negara itu juga bagian keamanan nasional, kesehatan, keamanan ekonomi, kalau terjadi misalnya inflasi yang tinggi, itu juga keamanan nasional bidang ekonomi," sambungnya.

Kegunaan RUU tersebut, kata Sisriadi, untuk menegaskan fungsi-fungsi pihak berwenang dalam menangani sesuatu karena sudah diatur dalam beleid. Sehingga bisa diantisipasi dengan baik.

"Jadi kalau begini kan pemerintah enggak tergagap-gagap, kalau ada masalah seperti ini tidak terlambat. Ketika sistem keamanan nasional itu berlaku, maka sudah ketahuan kalau ancaman terhadap pandemi kesehatan, siapa yang langsung bermain, terus langsung dia jadi pemimpinnya, yang lain jadi mengikuti," kata Sisriadi menjelaskan.

1 dari 3 halaman

Komisi I Tak Satu Suara RUU Kamnas Dibahas Lagi

Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan keamanan negara menyikapi beragam usulan RUU Kamnas kembali dibahas. Meskipun sejumlah negara juga sudah memberlakukan peraturan semacam ini.

"Memang sudah banyak referensi legislasi mengenai Kamnas ini. Singapura dan Malaysia pun sudah memilikinya. Hendaknya memang UU ini diperlukan, tapi saat ini sepertinya pemerintah belum memiliki keinginan untuk mendorong hal ini menjadi prioritas legislasi nasional. Ini memang menarik untuk dibahas oleh para pemimpin teras negara, karena masih ada perbedaan pandangan konsep mengenai keamanan dan pertahanan," kata Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Rizaldi.

Diakuinya, perdebatan sempat muncul terkait RUU Kamnas. Banyak pihak berpandangan RUU ini akan membawa Indonesia kembali ke zaman orde baru.

"Ya itu salah satu hal yang masih menjadi perdebatan, antara peran militer dan penegak hukum sipil, di masa tidak ada peperangan konvensional. Menurut saya, posisi apapun yang nantinya akan dipilih, paling tidak negara memiliki panduan legislasi kiranya situasi keamanan nasional ini terancam," katanya.

Bobby yakin koleganya di Komisi I mendukung RUU Kamnas ini dibahas kembali. Tetapi untuk memulainya, kata dia, harus ada inisiatif dari pemerintah.

"Kami di komisi I siap saja membahasnya, pun misal bersama komisi III, tapi utamanya ini harus dimulai dari pemerintah. Bagaimana konsep pemerintah tentang keamanan nasional," jelas politikus Partai Golkar ini.

Penjelasan Bobby tak sepenuhnya disetujui rekan-rekannya. Sejumlah anggota Komisi I DPR justru menolak RUU Kamnas dibahas kembali karena dianggap tidak tepat dimiliki Indonesia saat menghadapi wabah seperti Covid-19.

"Kalau misalnya ada yang belum sempurna di dalam menghadapi Covid-19 itu, bukan kemudian bukan tidak punya (RUU) Kamnas, bukan tidak punya dewan keamanan nasional, bukan. Tapi harus dievaluasi," kata anggota Komisi I DPR RI dari PDIP, TB Hasanuddin.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi I DPR, Willy Aditya. Menurutnya, tidak ada kaitan kondisi negara sedang menghadapi wabah virus kemudian muncul kebutuhan untuk membahas kembali RUU Kamnas.

"Kalau melihat sejarahnya, RUU ini tidak ada kaitannya dengan wabah saat diajukannya. Bahwa ia bisa berhubungan dengan keamanan terhadap suatu wabah tertentu, itu iya. Tetapi jangan tiba tiba RUU ini dihubungkan dengan wabah corona," katanya.

Willy mengatakan, jika TNI mengusulkan RUU Kamnas dibahas kembali sebetulnya sah saja. Namun RUU Kamnas tak masuk Prolegnas 2020 sehingga tak bisa dibahas di tahun ini. Namun, apabila TNI menilai RUU tersebut penting disarankan untuk diperbaiki karena pada pembahasan yang sebelumnya RUU Kamnas berakhir penolakan.

2 dari 3 halaman

Alasan RUU Kamnas Pernah Ditolak DPR

Sebagai pihak yang pernah ikut membahas pada periode lalu, TB Hasanuddin menceritakan penyebab RUU Kamnas ditolak. Menurutnya, kala itu pemerintah tidak memiliki konsep yang bulat terkait RUU ini.

"Harusnya di pemerintah bulet dulu. Khususnya di situ bagaimana peran TNI, peran polisi, dan peran kementerian terkait. Jangan pemerintahnya tiga suara, ada versi TNI, versi polisi, versi kementerian lain," beber TB.

Justru, sambung dia, TNI, Polri, dan kementerian memberikan konsep masing-masing dengan isi yang berbeda-beda saat rapat dengan Komisi I. Padahal, keinginan DPR itu pemerintah merampungkan hanya satu draf saja.

"Padahal sudah masing-masing sudah ditandatangani loh dari masing-masing bagian tapi ketika diskusi mempermasalahkan pasal-pasalnya. Ya gimana?" kata Hasanuddin.

Akibat tidak ada satu sikap yang sama, DPR memutuskan menolak RUU Kamnas saat itu.

3 dari 3 halaman

Harapan Koalisi Masyarakat

Niatan TNI agar RUU Kamnas dibahas juga ditolak Koalisi Masyarakat Sipil. Pemerintah disarankan fokus pada penanganan pandemi.

"Tidak diperlukan lagi adanya 'aturan keamanan' lain yang baru, yang justru malah akan mempersulit dan mengubah fokus kita dalam mengatasi masalah pandemi ini," ujar peneliti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar.

Lagi pula, lanjut Rivanlee, sudah ada aturan untuk mengantisipasi risiko keamanan seperti yang disampaikan Kapuspen TNI. Misalnya, Perppu No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Koalisi berpendapat, saatnya motif kepentingan sektoral dihentikan di tengah pandemi Covid-19. Sebab yang diperlukan adalah strategi tepat dan cepat untuk mengatasi krisis tersebut.

"Oleh karenanya, semua pihak mestinya bahu membahu dan melepaskan motif serta kepentingan sektoralnya untuk mengatasi pandemi ini," kata Rivanlee.

"Kami berpandangan bahwa dampak ekonomi mesti diselesaikan dengan langkah ekonomi, dampak sosial-politik mesti diselesaikan dengan pendekatan sosial-politik, sementara dampak keamanan mesti diselesaikan dengan langkah-langkah keamanan tergantung pada level gangguan dan eskalasinya," kata Rivanlee.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum memberikan respons atas usulan tersebut. [lia]

Baca juga:
Anggota DPR: RUU Kamnas Tidak Ada Hubungan dengan Pandemi Covid-19
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Aturan Keamanan Baru untuk Hadapi Pandemi
TB Hasanuddin Ungkap Alasan DPR Pernah Tolak RUU Kamnas
Tolak Usul TNI, PDIP Sebut RUU Kamnas Bukan Jawaban Melawan Covid-19
Komisi I DPR Setuju RUU Keamanan Nasional Dibahas
TNI Dorong RUU Kamnas Dibahas, DPR Minta Jaminan Tak Melenceng dari Reformasi

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini