Ruhut Sitompul sebut Demokrat tolak revisi UU KPK
Merdeka.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan partainya menolak dengan tegas revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyatakan UU KPK saat ini sudah tepat secara komposisi sehingga revisi tak perlu lagi dilakukan.
"UU KPK ini sudah sesuai tapi mereka malah minta direvisi," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/11).
Dia menyatakan dengan tegas sejak lahir, KPK memang diciptakan memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian maupun Kejaksaan. Seperti, dibebaskan melakukan penyadapan dan tidak memiliki kewenangan penerbitan surat penghentian penyidikan perkara (SP3).
"Jadi dikasih lah hak khusus kepada KPK. Hak khusus penyadapan, kenapa mesti takut?" ujarnya.
Anggota Komisi III DPR ini menegaskan penolakan terhadap revisi UU KPK bukanlah pernyataan pribadi melainkan sikap resmi Fraksi Demokrat.
"Saya kan koordinator juru bicara," tukasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaRefleksi Akhir Tahun 2023, Fraksi PKB Soroti UU Ciptaker dan IKN Terkesan Dibahas Terburu-buru
Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaKPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok
Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Pastikan Tidak Ubah Format Debat Capres Meski Dikritik Jokowi
Debat sudah berlangsung sebanyak tiga kali dan menjadi kesepakatan sampai debat terakhir.
Baca SelengkapnyaPrabowo: Saya Sudah Buktikan Komitmen pada Demokrasi, Dulu Dituduh Kudeta Tapi Tidak Dilakukan
Prabowo Subianto mengaku berkomitmen dengan sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaKPU Jelaskan Soal Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dihentikan: Hanya yang Belum Sinkron dengan Sirekap
Tujuan penghentian rekaputilasi itu agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat sehingga publik dapat hasil aktual.
Baca Selengkapnya