Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menyarankan DPR mengikuti suara rakyat dalam mengambil keputusan terkait posisi ketua DPR yang sampai saat ini masih dijabat tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto. Dia mendengar suara masyarakat yang menilai Novanto sudah tidak layak lagi menjadi pemimpin parlemen.

"Statement saya pribadi ikuti suara rakyat DPR ini adalah DPR yang mewakili masyarakat. masyarakat mostly (kebanyakan) sudah berpendapat sudah tidak layak lagi ya seorang dengan status tersangka meskipun aturannya, sekali lagi aturannya bisa menunggu sampai status hukum yang tetap," kata Roy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Menurutnya, sudah seharusnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera memproses Novanto secara etika dewan. Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga marwah dan juga citra lembaga DPR.

"Ketua DPR itu adalah spoke person of the parlemen dan itu banyak sekali media masa di luar negeri juga yang menghitungkan hal ini bahkan menuliskan hal ini dengan besar-besaran di mereka. Apa jadinya citra Indonesia kalau dipimpin dengan seseorang yang menurut masyarakat itu sudah tidak kredibel lagi," ucapnya.

Kendati demikian, secara kepartaian, kata Roy, Fraksi Demokrat akan segera memberikan catatan dan juga rekomendasi terkait dengan status hukum Novanto. Usulan rekomendasi itu akan disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada 10 November 2017. Resmi ditahan pada 19 November 2017. Kemudian tak lama berselang ditahan, Ketua Umum DPP Partai Golkar itu sempat mengirimkan surat 'Sakti' pada pimpinan DPR yang isinya meminta untuk diberikan waktu membuktikan dirinya tidak bersalah dalam sidang e-KTP dan tidak di proses secara etik dewan DPR.