Rois Syuriah PWNU Jateng haramkan mahar politik
Merdeka.com - Rois Syuriah PWNU Jateng, KH Ubaidullah Sodakoh menegaskan bahwa mahar politik haram. Menurutnya, mahar politik seperti uang atau properti yang diberikan seseorang kepada partai tertentu membunuh sistem demokrasi.
Penegasan KH Ubaidullah Sodakoh itu dikemukan kepada wartawan di sela-sela penyelenggaraan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng 2018, di SMK Ma'arif NU Bobotsari, Purbalingga.
Muskerwil NU diselenggarakan sejak Kamis (19/4) dan berakhir Minggu (22/4). Tema yang diusung dalam Muskerwil, "Meneguhkan Kemandirian NU Jawa Tengah menyongsong seabad NU". Kegiatan difasilitasi oleh PCNU Kabupaten Purbalingga sebagai tuan rumah agenda lima tahunan ini.
Dalam Muskerwil itu, dibahas waqi’iyyah (isu kekinian). Setelah bersidang, para kiai dari 36 PCNU menghasilkan empat hal pembahasan yaitu mahar politik, jihad, dakwah di televisi maupun media sosial dan hak tanah adat.
KH Ubaidullah Sodakoh atau yang akrab disapa Gus Ubaid, mengatakan jumhur ulama sudah menetapkan mahar politik haram. "Dengan mahar politik, yang bisa menjadi calon kepala daerah atau presiden hanya orang yang memiliki uang berlimpah atau yang mendapat dukungan dari penyandang dana besar meskipun kualitas individunya belum tentu memadai. Hal ini menutup kemungkinan dan peluang orang-orang yang baik, yang berpotensi menjadi pemimpin tapi tidak memiliki kapital," ujarnya.
Perihal jihad, Gus Ubaid, menegaskan gerakan itu harus berdasarkan komando dan seizin imam atau pemimpin dalam hal ini presiden. Tidak dibenarkan seseorang tiba-tiba berangkat untuk berjihad ke Afghanistan, Suriah, Palestina atau negara lain, tanpa komando imam.
"Karena jihad yang tidak terkontrol sudah terbukti menimbulkan fitnah. Yakni gejolak dunia internasional mempengaruhi stabilitas nasional karena tidak adanya ketaatan warga kepada pemimpinnya," tuturnya.
Selanjutnya mengenai masalah dakwah lewat media sosial atau televisi, dai harus menguasai tiga kriteria. Yakni menguasai materi apa yang akan didakwahkan, memiliki kriteria akhlak yang baik, dan mengetahui situasi yang ada.
Jika dalam berdakwah tidak memiliki tiga kriteria tersebut, bisa jadi yang mengikuti media sosial justru saling berbantah-bantahan. Akhirnya menimbulkan permusuhan sesama muslim. Pasalnya, dalam media sosial terdapat banyak orang dengan berbagai macam karakter.
"Dakwahnya boleh, tidak dilarang karena mengajak kepada kebaikan. Tapi yang berdakwah harus menguasai tiga persyaratan itu. Sekarang banyak yang copy paste tanpa sumber yang absah. Kalau mengutip hadis harus disampaikan hadis sahihnya. Contoh lain, ada seorang selebritis baru tobat sudah jadi dai," katanya.
Ketua PWNU Jateng KH Abu Hafsin mengatakan, hasil muskerwil itu akan dibawa ke Konferensi Wilayah (Konferwil) PWNU Jateng dalam waktu dekat ini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berdalih Sedekah, Caleg DPR dari Demokrat Bagi-Bagi Uang Rp50 Ribu di Pantai Losari
Syarifuddin mengaku tindakannya membagikan uang di masa kampanye ini bukan money politics
Baca SelengkapnyaKaesang: Politik Menjadi Satu Bagian yang Seru dan Indah
Dengan politik seseorang bisa menerapkan kebijakan baik untuk kepentingan rakyat banyak.
Baca SelengkapnyaMUI: Serangan Fajar Bagian dari Politik Uang Itu Haram
"Kalau dalam agama itu hukumnya haram, karena serangan fajar bagian dari money politics."
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca SelengkapnyaJadi Tersangka Politik Uang, Ini Respons Caleg DPR RI dari Partai Demokrat
Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Syarifuddin Dg Punna buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaPolitikus Anak Eks Jenderal Peraih Adhi Makayasa Bagikan Momen Akrab Bareng Sang Ayah, 'Tak Gengsi Makan di Pinggir Jalan'
Begini momen akrab politikus anak eks jenderal peraih Adhi Makayasa makan bakmi jawa bareng keluarga di pinggir jalan.
Baca SelengkapnyaCaleg DPR RI Partai Demokrat Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Politik Uang
Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.
Baca SelengkapnyaCurhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca Selengkapnya