Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rois Syuriah PWNU Jateng haramkan mahar politik

Rois Syuriah PWNU Jateng haramkan mahar politik Ilustrasi Korupsi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Rois Syuriah PWNU Jateng, KH Ubaidullah Sodakoh menegaskan bahwa mahar politik haram. Menurutnya, mahar politik seperti uang atau properti yang diberikan seseorang kepada partai tertentu membunuh sistem demokrasi.

Penegasan KH Ubaidullah Sodakoh itu dikemukan kepada wartawan di sela-sela penyelenggaraan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng 2018, di SMK Ma'arif NU Bobotsari, Purbalingga.

Muskerwil NU diselenggarakan sejak Kamis (19/4) dan berakhir Minggu (22/4). Tema yang diusung dalam Muskerwil, "Meneguhkan Kemandirian NU Jawa Tengah menyongsong seabad NU". Kegiatan difasilitasi oleh PCNU Kabupaten Purbalingga sebagai tuan rumah agenda lima tahunan ini.

Dalam Muskerwil itu, dibahas waqi’iyyah (isu kekinian). Setelah bersidang, para kiai dari 36 PCNU menghasilkan empat hal pembahasan yaitu mahar politik, jihad, dakwah di televisi maupun media sosial dan hak tanah adat.

KH Ubaidullah Sodakoh atau yang akrab disapa Gus Ubaid, mengatakan jumhur ulama sudah menetapkan mahar politik haram. "Dengan mahar politik, yang bisa menjadi calon kepala daerah atau presiden hanya orang yang memiliki uang berlimpah atau yang mendapat dukungan dari penyandang dana besar meskipun kualitas individunya belum tentu memadai. Hal ini menutup kemungkinan dan peluang orang-orang yang baik, yang berpotensi menjadi pemimpin tapi tidak memiliki kapital," ujarnya.

Perihal jihad, Gus Ubaid, menegaskan gerakan itu harus berdasarkan komando dan seizin imam atau pemimpin dalam hal ini presiden. Tidak dibenarkan seseorang tiba-tiba berangkat untuk berjihad ke Afghanistan, Suriah, Palestina atau negara lain, tanpa komando imam.

"Karena jihad yang tidak terkontrol sudah terbukti menimbulkan fitnah. Yakni gejolak dunia internasional mempengaruhi stabilitas nasional karena tidak adanya ketaatan warga kepada pemimpinnya," tuturnya.

Selanjutnya mengenai masalah dakwah lewat media sosial atau televisi, dai harus menguasai tiga kriteria. Yakni menguasai materi apa yang akan didakwahkan, memiliki kriteria akhlak yang baik, dan mengetahui situasi yang ada.

Jika dalam berdakwah tidak memiliki tiga kriteria tersebut, bisa jadi yang mengikuti media sosial justru saling berbantah-bantahan. Akhirnya menimbulkan permusuhan sesama muslim. Pasalnya, dalam media sosial terdapat banyak orang dengan berbagai macam karakter.

"Dakwahnya boleh, tidak dilarang karena mengajak kepada kebaikan. Tapi yang berdakwah harus menguasai tiga persyaratan itu. Sekarang banyak yang copy paste tanpa sumber yang absah. Kalau mengutip hadis harus disampaikan hadis sahihnya. Contoh lain, ada seorang selebritis baru tobat sudah jadi dai," katanya.

Ketua PWNU Jateng KH Abu Hafsin mengatakan, hasil muskerwil itu akan dibawa ke Konferensi Wilayah (Konferwil) PWNU Jateng dalam waktu dekat ini.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berdalih Sedekah, Caleg DPR dari Demokrat Bagi-Bagi Uang Rp50 Ribu di Pantai Losari

Berdalih Sedekah, Caleg DPR dari Demokrat Bagi-Bagi Uang Rp50 Ribu di Pantai Losari

Syarifuddin mengaku tindakannya membagikan uang di masa kampanye ini bukan money politics

Baca Selengkapnya
Kaesang: Politik Menjadi Satu Bagian yang Seru dan Indah

Kaesang: Politik Menjadi Satu Bagian yang Seru dan Indah

Dengan politik seseorang bisa menerapkan kebijakan baik untuk kepentingan rakyat banyak.

Baca Selengkapnya
MUI:  Serangan Fajar Bagian dari Politik Uang Itu Haram

MUI: Serangan Fajar Bagian dari Politik Uang Itu Haram

"Kalau dalam agama itu hukumnya haram, karena serangan fajar bagian dari money politics."

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya

Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya

Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka Politik Uang, Ini Respons Caleg DPR RI dari Partai Demokrat

Jadi Tersangka Politik Uang, Ini Respons Caleg DPR RI dari Partai Demokrat

Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Syarifuddin Dg Punna buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Politikus Anak Eks Jenderal Peraih Adhi Makayasa Bagikan Momen Akrab Bareng Sang Ayah, 'Tak Gengsi Makan di Pinggir Jalan'

Politikus Anak Eks Jenderal Peraih Adhi Makayasa Bagikan Momen Akrab Bareng Sang Ayah, 'Tak Gengsi Makan di Pinggir Jalan'

Begini momen akrab politikus anak eks jenderal peraih Adhi Makayasa makan bakmi jawa bareng keluarga di pinggir jalan.

Baca Selengkapnya
Caleg DPR RI Partai Demokrat Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Politik Uang

Caleg DPR RI Partai Demokrat Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Politik Uang

Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.

Baca Selengkapnya
Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.

Baca Selengkapnya