Merdeka.com - DPR dan pemerintah telah menyetujui draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam pengambilan keputusan tingkat pertama pada Kamis (24/11). Selanjutnya, RKHUP ini akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna mendatang.

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengatakan, pihaknya tidak terburu-buru dalam mengesahkan RKHUP. Meskipun ada beberapa pihak yang meminta penundaan pengesahan rancangan undang-undang tersebut.

"Nanti dokter-dokter juga minta (penundaan), insinyur minta. Kemudian asosiasi hakim-hakim, insinyur yang lainnya pada minta adanya perubahan. Jadi, memang tidak menspesifikasikan pada satu profesi, tapi (RKHUP) diperuntukkan bagi seluruh masyarakat," kata Adies kepada wartawan.

Selain itu, Adies juga mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk melaksanakan Badan Musyawarah (Bamus) dan paripurna.

"Kami belum tahu (Bamusnya kapan) karena ya tergantung pimpinan DPR. Yang penting, tugas kami di Komisi III sudah kami selesaikan. Tentunya kan besok dikirim surat karena hari ini sudah selesai. Besok Komisi III akan kirim surat ke pimpinan DPR," ujar Adies.

Adapun sebelumnya, telah berlangsung rapat lanjutan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali digelar hari ini, Kamis (24/11).

Anggota Komisi III Taufik Basari alias Tobas menyatakan, rapat hari ini akan membahas isu-isu krusial seperti pasal yang menyangkut kebebasan berdemokrasi.

"Saya berharap isu-isu krusial dapat dibahas dan masukan masyarakat dapat diakomodir terutama pada pasal-pasal yang dianggap dapat mengancam demokrasi seperti pasal soal makar, penyerangan martabat Presiden, penghinaan lembaga negara dan kekuasaan umum," kata Tobas pada wartawan, Kamis (24/11).

Tobas menyebut, saat ini telah ada perkembangan yang baik di Komisi III DPR. Setelah adanya lobi dan diskusi antara anggota komisi terkait pasal kontroversial.

"Dorongan agar terdapat perubahan pasal-pasal tersebut semakin menguat. Saya dan beberapa rekan di Komisi III besok akan mendorong agar beberapa pasal yang berpotensi mengancam demokrasi sebaiknya dihapuskan saja atau setidaknya dilakukan perubahan dengan memberi batasan yang ketat. Karena keputusan ada di dua pihak, DPR dan Pemerintah, tentu harapannya Pemerintah dapat menyetujui usulan ini," jelasnya.

Selain pasal-pasal yang mengancam demokrasi, Tobas menyebut, beberapa pasal lain juga juga akan dikritisi seperti soal pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat yang berpotensi melanggar asas legalitas dalam hukum pidana.

"Dan pasal lainnya yang perlu diperbaiki agar dapat memberikan kepastian hukum, jaminan perlindungan HAM, dan pemenuhan asas-asas hukum pidana," kata dia.

Selanjutnya, masukan masyarakat yang sudah diakomodir oleh pemerintah dalam draf RKUHP terakhir tanggal 9 November 2022 juga akan turut dibahas hari ini.

"Saya optimis pemerintah dan DPR dapat menyelesaikan persoalan yang tersisa ini dan mempertimbangkan masukan masyarakat," pungkasnya.