Merdeka.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan pada bulan Juli 2022. Pemerintah telah menyampaikan hasil sosialisasi RKUHP kepada Komisi III DPR RI.

Setelah rapat dengar pendapat, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengungkap, RKUHP akan segera disahkan. RKUHP bisa langsung disahkan karena statusnya carry over dari DPR periode sebelumnya. RKUHP sebelumnya telah diambil keputusan di tingkat I.

"Kalau saya tadi berbicara dengan yang mulia teman-teman pimpinan komisi III sepertinya akan diselesaikan pada bulan Juli 2022," ujar Edward di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).

Namun, sebelum disahkan, hasil rapat dengar pendapat tim pemerintah dan Komisi III DPR akan disampaikan ke presiden. Melalui pimpinan DPR RI akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait hasil rapat.

"Tadi kami bersepakat Komisi III via pimpinan DPR menyurati bapak presiden untuk memberitahu izin untuk ini kemudian dilanjutkan sebagaimana mekanisme cary over yang selama ini kita lakukan," ujar Edward.

Selain itu, pemerintah juga akan membaca ulang keseluruhan pasal RKUHP agar tidak terjadi kesalahan. Edward mengatakan, hanya ada dua isu yang dicabut yaitu mengenai pemindahan dokter dan dokter gigi, serta pidana terhadap advokat curang.

"Dan sekali lagi kalaupun ada penambahan ayat atau ada reformulasi sama sekali tidak dimasukkan untuk mengubah substansi tetapi justru memperjelas pasal tersebut supaya tidak menimbulkan multi interpretasi," jelas Edward.

Selain RKUHP, RUU Pemasyarakatan yang sempat ditunda berbarengan dengan RKUHP juga segera disahkan. Berbeda dengan RKUHP, RUU Pemasyarakatan tidak ada kendala. Sehingga bisa langsung disahkan.

"Jadi sudah tidak ada lagi permasalahan Sehingga tadi untuk RUU PAS itu memang langsung akan diketok," ujar Edward.