Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pemerintah akan melanjutkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada bulan Juni 2022. Pemerintah telah menerima surat dari Komisi III.

"Kita sudah mendapat surat dari komisi III ya, dan itu kita agendakan pada bulan Juni. Jadi pada masa persidangan berikutnya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).

RKUHP ini masih ada kekurangan sehingga memerlukan sejumlah pembahasan kembali. Ada juga pasal krusial dan pasal yang berhubungan dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk dibahas kembali.

Eddy mengatakan masih ada perlu satu dua kali pembahasan RKUHP. Bukan hanya masalah pemerkosaan dan aborsi saja yang berhubungan dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ada sejumlah pasal yang akan dibahas kembali.

"Kita akan mungkin akan satu dua kali pembahasan, karena tidak hanya soal pembahasan pemerkosaan dan aborsi saja, tapi ada beberapa pasal yang menjadi pending issue," ujarnya.

Pasal tersebut, meski tak disebutkan Eddy, merupakan hasil masukan masyarakat sipil, akademisi, universitas dan penegak hukum.

"Yang saya kira berdasarkan masukan dari teman-teman masyarakat sipil, akademisi, universitas, termasuk teman-teman penegak hukum itu akan kita tinjau," tutupnya.