Rizal Ramli Sebut Kecurangan-kecurangan di Pemilu 2019 Luar Biasa

Rabu, 15 Mei 2019 06:47 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Rizal Ramli Sebut Kecurangan-kecurangan di Pemilu 2019 Luar Biasa Rizal Ramli Kritisi Pidato Jokowi. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menilai, kecurangan Pemilu 2019 sangat luar biasa. Dia menyebut skala kecurangannya Pilpres 2019 sangat besar dibanding 2014. Maka dari itu, kecurangan sekarang tak bisa dibiarkan.

Dia menyampaikan itu saat diundang dalam acara simposium Badan Pemenangan Nasional (BPN) mengungkapkan fakta-fakta kecurangan pilpres di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (15/4).

"Kali ini skala kecurangannya luar biasa. Sebelum pilpres, pada saat pilpres dan setelah pilpres. Yang paling signifikan adalah daftar pemilih palsu yang jumlahnya 16,5 juta," kata Rizal.

Dia menyebut, BPN telah melapor kecurangan kepada penyelenggara pemilu melalui Direktur Media BPN Hashim Djojohadikusumo. Namun, protes BPN tak dihiraukan.

"Mereka (KPU RI) tutup telinga, tutup mata, tetap mau ada 16,5 juta pemilih abal-abal. Karena kalau misalnya dimasukkan 10 orang ke 800 ribu TPS, udah 8 juta. Ditambahin 20, jadi 16 juta, pasti menang," ujarnya.

Ahli ekonomi tersebut heran jika Jokowi memenangkan suara saat ini. Pasalnya, prestasi Jokowi terbilang tidak baik dan kondisi perekonomian negara juga melemah.

"Kok bisa sekarang dirancang menang 50-68 persen. Daya beli masyarakat lemah, harga anjlok, umat Islam merasa tidak adil, kok bisa naik? Karena memang dirancang harus menang," ucap Rizal.

Rizal juga menyinggung kesalahan input data yang dilakukan oleh KPU. Menurut dia, kesalahan tersebut malah menguntungkan paslon nomor urut 01.

"Kok bisa salah input? Komputer ada namanya front end. Kalau salah masukkan otomatis ditolak. Ada juga namanya back end. Nah ini yang bisa diubah-ubah. Misal 01 dapat sekian, ditambahkan. Misal 02 dapat sekian, dikurangin," tuturnya.

"Jadi kecurangan paling besar ada di back end komputer. Padahal kalau profesional, mereka izinkan, kita audit forensik," ujar Rizal.

Dia menegaskan, penyelenggara pemilu bisa dipidana bila mengabaikan kecurangan.

"Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 jika ada satu suara yang dihilangkan dengan sengaja, yang bersangkutan bisa kena hukuman penjara 4 tahun dan denda 48 juta. kecurangan ini belasan juta. Dikalikan 4 tahun, berapa tahun coba hukumannya?," kata Rizal Ramli. [bal]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini