Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Riset Bawaslu: Jawa Barat dan Sulawesi Tengah rawan politik uang

Riset Bawaslu: Jawa Barat dan Sulawesi Tengah rawan politik uang Ilustrasi uang. ©2014 Merdeka.com/shutterstock.com/Anggaradedy

Merdeka.com - Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron menegaskan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tengah rawan diliputi praktik politik uang. Hal ini berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu terhadap Indeks Kerawanan Pemilu 2015.

"Praktik politik uang bisa dikemas dengan beragam modus. Berdasarkan hasil temuan, Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tengah rawan politik uang," terang Daniel Zuhron dalam acara Launching dan Diskusi Indeks Kerawanan Pemilu di Jakarta, Selasa (1/9).

Menurut dia, kedekatan figur calon kepala daerah yang berdekatan dengan pemilih juga membuat kemungkinan politik uang kian masif. Selain itu, faktor banyaknya jumlah penduduk miskin pada suatu daerah bisa memungkinkan para calon memainkan politik uang.

Data Indeks Kerawanan Pemilu 2015 diperoleh melalui hasil pengawasan yang selama ini dilakukan, serta dari data Badan Pusat Statistik, data Potensi Desa (Podes), data KPU dan data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam hal ini Bawaslu mengklasifikasi Indeks Kerawanan Pemilu dalam beberapa poin antara lain 0-1 (sangat aman) 1-2 (aman) 2,1-3 (cukup rawan) 3,1-4 (rawan) 4,1-5 (sangat rawan).

"Dalam hal praktik politik uang, Provinsi Sulawesi Tengah dan Jawa Barat masing-masing memperoleh poin 3,5 dan 3,3 atau masuk kategori rawan. Sementara Provinsi Banten, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Barat ketiganya memiliki poin 3,0 atau masuk kategori cukup rawan terjadinya politik uang," papar dia.

Sementara itu, Provinsi yang aman dari politik uang antara lain Bali (1,6 poin), Kalimantan Selatan (1,9), Kalimantan Timur (1,7), Kepulauan Bangka Belitung (1,4), Lampung (1,6), Maluku Utara (1,7), Papua Barat (1,7), dan Riau (1,9).

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bawaslu Malang Selidiki Dugaan Praktik Politik Uang Jelang Pemilu
Bawaslu Malang Selidiki Dugaan Praktik Politik Uang Jelang Pemilu

Bahwa terduga mengaku rutin membagikan uang kepada masyarakat setempat terutama saat Jumat Legi.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri: Politik Uang Pemilu 2024 Ada 20 Kasus
Bareskrim Polri: Politik Uang Pemilu 2024 Ada 20 Kasus

"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani

Baca Selengkapnya
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang

Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Baca Selengkapnya
Hati-Hati Politik Uang, Pemberi dan Penerima 'Serangan Fajar' Bisa Dipenjara dan Denda Puluhan Juta
Hati-Hati Politik Uang, Pemberi dan Penerima 'Serangan Fajar' Bisa Dipenjara dan Denda Puluhan Juta

'Serangan fajar' bisa berbentuk sembako, voucher pulsa, voucher bensin, hingga fasilitas lainnya yang bisa dikonversi dengan nilai uang.

Baca Selengkapnya
Banyak Bupati Belanja Produk Impor Pakai Uang Negara, Jokowi: Kumpulkan Uang Itu Sangat Sulit
Banyak Bupati Belanja Produk Impor Pakai Uang Negara, Jokowi: Kumpulkan Uang Itu Sangat Sulit

Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.

Baca Selengkapnya
Satgas Gakkumdu Usut 17 Kasus Tindak Pidana Pemilu, Ada Politik Uang
Satgas Gakkumdu Usut 17 Kasus Tindak Pidana Pemilu, Ada Politik Uang

Total 75 laporan hasil dari penyidikan Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Baca Selengkapnya
Respons Istana soal SYL Sebut Jokowi Perintahkan Tarik Uang dari Bawahan di Kementan
Respons Istana soal SYL Sebut Jokowi Perintahkan Tarik Uang dari Bawahan di Kementan

Istana menegaskan, Jokowi tidak pernah memerintahkan untuk menarik uang dari bawahan di Kementan.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Sebut Jokowi Tak Langgar Netralitas Saat Bagi Bansos di Banten
Bawaslu Sebut Jokowi Tak Langgar Netralitas Saat Bagi Bansos di Banten

Bawaslu juga menegaskan laporan dugaan nepotisme Jokowi tak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya