Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menginginkan sistem pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif. Tujuannya, agar eksekutif dan legislatif bisa satu visi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan saat sambutannya dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (6/9).

Sistem pemerintahan tersebut diakui sebagai salah satu misi yang akan diciptakan dalam masa jabatannya sebagai gubernur lima tahun ke depan, agar Provinsi Jabar punya pressure politik.

"Sumatera Selatan APBD-nya Rp 10 triliun, tapi bantuan dari pusat Rp 30 triliun. Kenapa? Jago lobinya. Jabar APBD-nya Rp 30 triliun-an, tapi bantuan dari pusat sedikit," ujarnya.

Ia menegaskan, Jawa Barat harus terhormat dan punya daya tawar politik. Jangan hanya mau dimanfaatkan dan disanjung dalam kontestasi demokrasi, contohnya Pilpres, yang disebut sebagai provinsi terbesar dengan konstituen terbanyak.

"Jabar jangan jadi keset saja saat pilpres. Kita harus terhormat, kita harus minta lebih banyak (bantuan keuangan) sesuai dengan jumlah penduduk," tegasnya.

"Jangan dipuji saat urusan politik sebagai konstituen terbanyak, tapi urusan minta-minta kita dikesampingkan. Kalah dengan Provinsi yang jumlah penduduknya sedikit, dengan APBD yang sedikit (dalam urusan bantuan keuangan)," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh anggota legislatif untuk melepaskan latar belakang partainya demi kepentingan rakyat.

Kolaborasi antar eksekutif dan legislatif pun bisa diwujudkan terkait pemekaran wilayah. Pria yang akrab disapa Emil ini menyebut bahwa penduduk Jabar sebanyak 48 juta jiwa, tapi jumlah daerah pemerintahannya terbagi 27 Kab/kota.

Jumlah itu tidak ideal jika dibandingkan dengan Jawa Timur yang penduduknya 40 juta jiwa yang daerah administratif pemerintahannya dibagi 38. Atau, Sumatera Utara dengan pendusuk 12 juta, daerah administrasi pemerintahannya dibagi 33.

Ia memberikan contoh kecil. Warga Kabupaten Bogor penduduknya berjumlah 6 juta, hanya diurus satu bupati dan 50 anggota dewan. Sementara di Bali, penduduk 6 juta diurus 10 kepala daerah dengan 500 anggota dewan.

Hal yang dianggap ketidakadilan politik inilah yang mendasarinya meminta kepada legislatif untuk bekerja sama merumuskan wacana besar terkait pemekaran wilayah di Jabar. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya.

"Penduduknya banyak, daerahnya sedikit. Maka jangan heran pelayanan sangat sulit. Jumlah ini menentukan jumlah uang dari pusat," ucap Emil.

"(dengan jumlah penduduk dan daerah administratif yang ada) Jatim, uang dari pusat kalau dibagi rata ke jumlah per kapita per penduduk itu satu orang Rp 1 juta. Kalau orang Jabar Rp 600 ribu untuk hidup," imbuhnya.

"Maka pemekaran harus menjadi agenda politik. Kita harus sampaikan kepada siapapun presidennya. Jabar harus punya pressure politik. Jangan hanya pasrah," tegasnya.