Revisi UU Pilpres alot, pimpinan Baleg kumpul pekan ini

Merdeka.com - Pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) masih alot di Badan legislasi (Baleg) DPR. Karena tidak juga mendapatkan titik terang, rencananya Baleg akan menggelar rapat terbatas memilah materi-materi dalam RUU untuk segera diselesaikan.

"Kita tunggu Kamis, kita bicara sama-sama. Kamis hanya ada antara pimpinan sama kapoksi. Mana yang mau disetujui," kata Ketua Baleg DPR, Ignatius Mulyono di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (27/3).

Berdasarkan hasil rapat Baleg kemarin, sembilan parpol di Parlemen belum mufakat soal RUU Pilpres. Empat parpol menolak RUU Pilpres, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, dan PKB. Sedangkan yang lainnya belum menentukan sikap.

"Yang lain masih, PDIP masih belum jelas, PKS masih mendukung RUU presiden 20 sampai 25 persen. Artinya 20 persen kursi parlemen dan 25 persen suara sah nasional," lanjutnya.

Ignatius yang juga politikus senior Partai Demokrat menjelaskan alasan partainya menolak RUU Pilpres karena mendapat perintah langsung dari pimpinan. "Demokrat merasa UU Pilpres masih pas untuk dipakai untuk 2014. Arahan Ketua PD kan itu," terangnya.

Demokrat condong PT 20 persen

Partai Demokrat tidak menginginkan Revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan sikap itu bukan sebagai upaya pencitraan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada partai berlambang bintang Mercy itu.

"Kita ingin sistem demokrasi yang berjalan dan berkualitas butuh pijakan, bukan tiap kali undang-undang sesuai kemauan individu dan kelompok. Jadi harus disepakati dengan baik. Demokrat tak ingin mencari popularitas," kata Nurhayati saat dihubungi, Rabu (27/3).

Nurhayati menceritakan pengalaman Partai Demokrat di Pemilu 2004 silam. Kala itu, Partai Demokrat yang dibilang masih kecil, tidak mempermasalahkan besaran presidential threshold (PT).

"Kenapa tidak ingin mengubah? Karena tidak ingin setiap undang-undang hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tapi untuk memperbaiki negara. Jadi PT 20 persen bukan untuk kepentingan Demokrat," terangnya.

Hingga kini, pembahasan RUU Pilpres masih alot di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sembilan partai di Parlemen belum mufakat, terkait besaran PT untuk Pilpres 2014 nanti.