Merdeka.com - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) menyebutkan 75,6 persen responden setuju dengan reshuffle atau pergantian menteri pada Kabinet Indonesia Maju.

Angka itu didapat dari 1000 responden dengan margin of error +/- 3.1 persen, dilaksanakan pada kurun waktu 9-12 Juni 2020 di 34 provinsi di Indonesia memakai cara telesurvei, yaitu responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. Dengan membandingkan aspek karakteristik geografis gender, desa, kota etnis, maupun agama.

"Terkait wacana perombakan reshuffle kabinet, sebanyak 75,6 persen publik mengatakan setuju angka itu dibagi menjadi 20,5 persen sangat setuju dan 55,1 persen setuju. Sementara 16,9 persen mengatakan tidak setuju. Sisanya 7,5 persen mengaku tidak tahu atau tidak jawab," sebut Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan dalam keterangan persnya, Jumat (19/6).

Dalam webinar dengan tema "siapa yang layak direshuffle", Kamis (25/6/2020), Fahri mengatakan, setidaknya masih ada 3 masalah dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf hari ini.

Dapur

Yang pertama, Fahri menyebut ada masalah di dapur."Problemnya ada di dapur menurut saya. Apa sih dapur? Dapur itu adalah orang yang paling dekat dengan Presiden. Saya mengindentifikasi dapur paling tidak itu adalah Mensesneg, Menseskab, dan KSP," kata Fahri dalam webinar dengan tema "siapa yang layak direshuffle", Kamis (25/6/2020).

"Dapur kalau bekerja dengan baik, pasti akan harum, apalagi kalau dicicipi, pasti akan akan mengeluarkan kebijakan oke. Apalagi ini periode kedua," lanjut dia.

Operator

Kemudian, masih kata Fahri, ada di tingkatkan operator. Yakni, yang dimaksudnya adalah para Menko-Menko yang ada di jajaran kabinet Jokowi.

Dia pun memberi kritik kepada Menko PMK Muhadjir Effendy yang terkesan tidak mengoordinir menteri di bawahnya, padahal sekarang adalah di mana dirinya menjadi Panglima di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Tapi, tampak paling tidak aktif. Padahal, dalam keadaan dia harus paling aktif," ungkap Fahri.

Fahri menilai peran Menko PMK tak tampak dalam kesejahteraan sosial masyarakat di tengah pandemi.

Menurut dia, jabatan Menteri Koordinator merupakan sosok yang diberikan tugas oleh presiden untuk mengoordinir sejumlah sektor di bawahnya demi terlaksananya program-program pemerintah. Peran koordinasi di sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial inilah yang belum dilihat.

"Menko kesejahteraan, Menko kesra (Menko PMK) misalnya. Seharusnya isu Covid-19 ini ada di tangan menko kesra (Menko PMK). Siapa yang bertanggung jawab terhadap sektor kesehatan, sektor kemiskinan dalam hal ini Kementerian sosial, pada pendidikan dan semua sektor yang paling berat efeknya yang diterima oleh negara pasca Covid-19 adanya di sektor Menko Kesra" ujar dia.

Sayangnya dalam pandangan dia tidak ada inisiatif dari Menko yang bersangkutan untuk menangani pandemi Covid-19. Bahkan Menteri yang berada di bawah koordinasinya kelabakan menghadapi pandemi.

"Tapi kita tidak terlalu melihat inisiatif yang kuat dari Menko Kesra untuk mengoordinir. seperti misalnya Menteri Kesehatan yang dia kelabakan yang ngerti harus menggunakan scientist," ujar dia.

"Kaum scientist juga dalam struktur negara kita berada dalam koordinasi Menko Kesra. Tapi Menko Kesra nya nampak paling tidak aktif. dalam keadaan dia harusnya paling aktif," tandas dia.

Selain itu, masih kata dia, dirinya mengkritik Menko Polhukam Mahfud Md yang kini menjadi pendiam.

"Menteri-menteri yang seharusnya banyak ngomong itu pendiam. Menteri Pendidikan itu saja sekarang jadi pendiam, Menkesnya saja sudah kabur. Dan kemarin itu kita masih agak segar, karena ada Pak Mahfud yang suka ngomong. Sekarang Pak Mahfud jadi sudah pendiam sepertinya. Satu lagi Menko Maritim yang ambil alih hampir semua isu dan hampir semua pekerjaan," tutur Fahri.

Penasihat

Dan ketiga, masih kata dia, ada di sektor penasehat. Di mana, dipandangnya penasehat ini adalah sosok Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jarang diajak berkomunikasi.

"Seharusnya Presiden aktifkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini yang sebenarnya hari-hari itu bikin Presiden tenang, supaya ambil keputusan yang tenang. Dan termasuk juga supaya memilih teman-teman yang disepakati dengan DPR yang tidak kontroversial," jelas Fahri.

Meskipun demikian, soal reshuffle kabinet, semuanya diserahkan ke Jokowi.