Merdeka.com - Kabar perombakan kabinet atau reshuffle makin berembus kencang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharap tak usah ragu dan mempertahankan kemandiriannya apabila hendak melaksanakan memperbaiki kinerja pemerintahan melalui reshuffle kabinet.

Direktur Eksekutif PolTracking Hanta Yudha menilai, kinerja pemerintah akan dianggap gagal apabila kinerja menteri yang tak maksimal dibiarkan begitu saja. Sebab, kegagalan para menteri akan dianggap oleh rakyat sebagai kegagalan presiden dan wakil presiden juga.

"Kapanpun presiden bisa melakukan reshuffle itu karena itu hak prerogatifnya. Dia bisa melakukannya, harus firm, mandiri mengambil keputusan reshuffle," kata Hanta saat dihubungi, Jakarta, Selasa (30/6).

Jika hendak melakukan reshuffle, jelas Hanta, Presiden Jokowi harus memiliki indikator dan parameter yang jelas. Misalkan reshuffle dilakukan dalam rangka menjawab rendahnya kinerja persoalan ekonomi, maka reshuffle harus ditujukan untuk meningkatkan kinerja di bidang itu.

Selanjutnya, tambah dia, Presiden Jokowi tak perlu terlalu memperhatikan tekanan dari pihak lain ketika akan melakukan reshuffle. Tetapi lebih baik fokus terlebih dahulu pada berbagai parameter kompetensi, kinerja, kapabilitas, integritas, dan loyalitas.

Menurutnya, Jokowi harus mencari sosok yang bisa bekerja dalam satu komando di bawah presiden, dan tak berjalan sendiri-sendiri. Setelah itu, barulah presiden bisa mempertimbangkan hal politis terkait dukungan partai politik.

"Tentu stabilitas politik tetap akan menjadi pertimbangan presiden. Tak mungkin 100 persen hal stabilitas politik tak diperhatikan. Tapi ya jangan sampai yang dominan justru pertimbangan politik. Tetap harus kinerja dan kapabilitas. Harus meritokrasi yang ditekankan," jelasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, sebaiknya Jokowi tak perlu ragu untuk menjalankan kemandirian berpolitik. Salah satunya dengan memastikan bisa mendudukkan sosok menteri yang bisa dipercaya.

"Seharusnya Jokowi lebih independen dalam menentukan kabinetnya," kata Burhanuddin.

Dia bahkan menantang Presiden Jokowi lebih independen dalam membuat keputusan, yakni untuk memperluas basis dukungannya, dari yang selama ini koalisi ramping, menjadi koalisi yang lebih besar.

Hal itu menjadi penting, karena koalisi ramping membuat Presiden Jokowi kesulitan. Sebab, koalisi ramping ternyata tak menguasai kabinet.

"Pak Jokowi bisa saja memanfaatkan perombakan kabinet ini untuk merekrut menteri dari satu dua partai di Koalisi Merah Putih," ucapnya.