Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Reses berakhir, DPR pelajari surat penunjukan Plt KPK dan Kapolri

Reses berakhir, DPR pelajari surat penunjukan Plt KPK dan Kapolri Rapat Paripurna DPR sepi. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Perppu pengangkatan pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengesahan Kapolri sudah diserahkan Presiden Jokowi ke DPR. Namun, karena masih masa reses, kedua surat itu belum dibahas. Keputusan baru akan dibuat saat masa persidangan kembali dimulai awal pekan depan.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan pihaknya akan membaca surat-surat masuk, termasuk surat penunjukan Plt pimpinan KPK dan Kapolri dari Presiden Joko Widodo kepada DPR. Masa sidang DPR akan dimulai pada Senin (23/3).

"Agenda pidato pembukaan masa sidang ketiga. Setelah itu pembacaan surat surat yg masuk. Termasuk surat dari Jokowi tentang perppu pengangkatan plt pimpinan KPK," ungkap Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3).

Agus menambahkan, pihaknya sudah menemui Plt KPK untuk membicarakan tentang pengesahan dari DPR. Menurutnya, Plt KPK siap menerima segala keputusan dari DPR.

"Kemarin kita sudah jumpa Plt KPK bahwa beliau akan terima amanah DPR. Seandainya (perppu) diterima tentu beliau akan jalankan tugas tapi jika tolak beliau merasa bebas dan senang," imbuh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Namun Agus belum menentukan apakah akan menolak untuk mengesahkan plt KPK atau tidak. Sementara untuk pengusulan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri, Agus mengaku akan membaca terlebih dahulu, sebelum akhirnya di proses untuk disahkan.

"Surat dari Jokowi tentang pengusulan Kapolri. Ini kelihatannya dibacakan dulu, setelah itu diproses sesuai ketentuan," tambah Agus.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Polri Siagakan 4.992 Anggota Amankan Demo di KPU, Bawaslu, DPR dan MK

Polri Siagakan 4.992 Anggota Amankan Demo di KPU, Bawaslu, DPR dan MK

Polri siap mengawal kondisivitas tahapan pemilu jelang rekapitulasi hasil suara secara nasional.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Pembukaan Masa Sidang DPR, Puan Tak Hadiri Rapat Karena ke Prancis

Pembukaan Masa Sidang DPR, Puan Tak Hadiri Rapat Karena ke Prancis

Kunjungan Puan dalam rangka menghadiri KTT Ketua Parlemen perempuan dunia.

Baca Selengkapnya