Merdeka.com - Partai Golkar kembali diterpa isu korupsi bertubi-tubi. Empat kader partai beringin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebulan terakhir.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (Ipo), Dedi Kurnia, mengatakan kasus korupsi kader Golkar bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap partai. Menurutnya, kasus korupsi pejabat banyak disorot oleh publik.

"Beruntun kader parpol terjerat kasus pencurian, mufakat jahat korupsi, bisa berdampak pada perolehan suara karena menurutnya kepercayaan publik. Terlebih kondisi hari ini kasus pencurian oleh pejabat publik sedang banyak disorot," katanya lewat pesan tertulis, Kamis (21/10).

Dedi menyebut, partai politik harus bersikap tegas terhadap kadernya yang mencuri uang rakyat. Golkar harus mengecam dan memecat kadernya yang korupsi.

"Parpol harus tegas ambil kebijakan populis, menyatakan kecaman hingga pemecatan tanpa menunggu waktu, karena bagaimanapun publik akan melihat komitmen pemberantasan korupsi oleh parpol," ujarnya.

Dedi menjelaskan kemungkinan penyebab kader Golkar korupsi berturut-turut. Menurut dia, karena partai beringin terlanjur mengakar dan menguasai jabatan publik.

"Karena Golkar terlanjur mengakar dan menguasai banyak jabatan publik. Sehingga maklum jika koruptor lebih banyak dari mereka, tetapi jika dalam persentase, mungkin tidak sebanding dengan banyaknya kader," ucapnya.

Meski begitu, Dedi mengatakan, korupsi tidak dapat secara langsung dikaitkan oleh kultur parpol, melainkan terikat dengan pribadi masing-masing. Namun, parpol dapat membendung kadernya dengan membuat sanksi sangat tegas.

"Semisal tidak saja memecat, tetapi juga melaporkan tindakan rasuah sebagai pencemaran nama baik organisasi, pengkhianatan pada kode etik anggota, dan lainnya, sehingga memberatkan hukuman," tukasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar kembali diterpa isu korupsi bertubi-tubi. Empat kader partai beringin tersebut ditangkap penegak hukum dalam sebulan terakhir.

Bahkan mereka yang ditangkap bukan kader sembarangan di Golkar. Mulai dari Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin hingga dua kepala daerahnya. Semuanya telah ditetapkan tersangka dan ditahan dengan berbagai kasus serta modus masing-masing.