Merdeka.com - Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dinilai tidak profesional. Sebab, kinerja KPU Provinsi dituding menjadi salah satu penyebab tersendatnya proses rekapitulasi nasional.

"Tadi lihat lagi ada dua kasus diminta penjelasan tidak tepat, KPU Provinsi tidak melakukan rekomendasi Bawaslu. Tidak menjawab persoalan dan tidak memuaskan saksi," kata Ketua Bawaslu, Muhammad di kantor KPU, Jakarta, Selasa (6/5).

Bawaslu mengingatkan pentingnya melaksanakan rekomendasi dan mematuhi jadwal rekapitulasi nasional. Sebab, ada konsekuensi pidana jika melanggar.

"Banten dan Riau presentasi dua kali, ini sudah diberi rekomendasi tidak selesai. Jika lewat (waktu) akan berhadapan pada delik pidana," tegas dia.

Selain itu, Bawaslu juga siap memberikan sanksi kepada anggota KPU Provinsi yang sengaja memperlambat proses rekapitulasi nasional. Tugas itu termasuk dalam wewenang Bawaslu RI.

"Iya, Bawaslu akan beri sanksi etik kepada KPU Provinsi yang lalai. Dilihat dari pelanggarannya, beri peringatan, pemberian surat teguran, bisa sampai rekomendasi pemecatan," pungkas dia.