Merdeka.com - Reformasi TNI dimulai sejak Juni 1998 yang kemudian melahirkan empat paradigma baru belum dijalankan sepenuh hati. Peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti menuturkan, salah satu indikatornya belum pastinya arah politik Indonesia ke depan. Belum lagi politisasi TNI terjadi di tingkat pusat hingga daerah.

"Reformasi yang dijalankan antara 1998 hingga 2004 berlangsung saat 'besi masih panas' sehingga mudah dibentuk sesuai dengan keinginan politik saat itu," kata Ikrar dalam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Reformasi TNI' di Komnas HAM, Senin (5/10).

Benturan antara TNI dan Polri kerap terjadi di daerah menunjukkan reformasi dalam tubuh TNI belum berjalan menyeluruh.

"Reformasi TNI memang harus terus berlanjut bukan saja pada pembuatan perundang-undangan melainkan juga pada reformasi struktural dan terlebih lagi reformasi kultural," ucapnya.

Ikrar menceritakan, reformasi TNI tidak mungkin terjadi tanpa perubahan politik pada Mei 1998 ditandai lengsernya Presiden Soeharto. Saat itu, legitimasi Soeharto yang didukung penuh ABRI (TNI) runtuh akibat krisis ekonomi serta terjadinya gerakan pro-demokrasi yang dilanjutkan dengan demonstrasi mahasiswa.

"ABRI (TNI) memilih untuk mengambil jalan bagi perubahan politik pada saat itu, sambil tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan," ujarnya.

Dia melihat, Panglima ABRI saat itu Jenderal TNI Wiranto memilih mendukung perubahan politik ketimbang mengambil alih kekuasaan. Pilihan itu diambil Wiranto untuk mencegah risiko lebih buruk bagi Indonesia.