Rapat di DPR, PPP Ingatkan Ada Praktik Mark Up di Kemenkum HAM
Merdeka.com - Anggota Komisi III Asrul Sani mengingatkan Kemenkum HAM terkait adanya temuan BPK terhadap tata kelola anggaran. Sebab, ada catatan dari BPK terkait praktik mark up dalam penganggaran yang dilakukan di Kemenkum HAM.
"Salah satu yang terkait Kemenkum HAM temuan yang diberi catatan sebagai praktik mark-up. Tapi harus saya garisbawahi bukan dalam rangka korupsi juga," kata dia, dalam rapat kerja dengan Kemenkum HAM, Polri, dan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
Berdasarkan tersebut, lanjut dia, mark up anggaran dilakukan demi membiayai kegiatan Kemenkum HAM yang tidak ada pos anggarannya.
“Ada misalnya yang terkait dengan Lapas, ada lapas di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, lapas kelas IIA jumlahnya Rp152 juta kemudian lapas Banjarbaru, dan lapas Narkotika Karang Intan,” ujar Asrul.
Politikus PPP ini meminta, demi aspek pengawasan dan tata kelola anggaran yang baik, seharusnya praktik mark up tidak perlu dilakukan. Jauh lebih baik, jika Kemenkum HAM memasukkan saja kebutuhan ke dalam postur anggarannya.
“Dalam konteks pengawasan dan tata kelola anggaran yang lebih baik saya kira ke depan lebih bagus itu dianggarkan. kegiatan-kegiatan yang memang itu harus dilakukan daripada tidak dianggarkan kemudian mengambil anggaran yang lain tapi dengan cara di-mark up,” tandas dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaPPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna
NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaRomahurmuziy: PPP Tolak Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024, Siap Gugat ke Bawaslu & MK
PPP mendapatkan perbedaan angka yang cukup signifikan antara total perolehan nasional yang ditampilkan di layar pleno KPU dengan pembandingan di beberapa dapil.
Baca SelengkapnyaPPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaDilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri
Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca SelengkapnyaPerempuan di Malang Ditangkap Setelah Kemas Ulang Beras Subsidi Jadi Beras Premium
EH sudah ditahan dan terancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP: Baru Usul Hak Angket, Ganjar Langsung 'Disetrum'
Menurut Hasto, 'setruman-setruman' itu tak hanya diterima oleh Ganjar Pranowo namun ada beberapa media lain yang kena 'setruman' terkait Hak Angket.
Baca Selengkapnya