Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rapat di DPR, PPP Ingatkan Ada Praktik Mark Up di Kemenkum HAM

Rapat di DPR, PPP Ingatkan Ada Praktik Mark Up di Kemenkum HAM Arsul Sani. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Anggota Komisi III Asrul Sani mengingatkan Kemenkum HAM terkait adanya temuan BPK terhadap tata kelola anggaran. Sebab, ada catatan dari BPK terkait praktik mark up dalam penganggaran yang dilakukan di Kemenkum HAM.

"Salah satu yang terkait Kemenkum HAM temuan yang diberi catatan sebagai praktik mark-up. Tapi harus saya garisbawahi bukan dalam rangka korupsi juga," kata dia, dalam rapat kerja dengan Kemenkum HAM, Polri, dan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Berdasarkan tersebut, lanjut dia, mark up anggaran dilakukan demi membiayai kegiatan Kemenkum HAM yang tidak ada pos anggarannya.

“Ada misalnya yang terkait dengan Lapas, ada lapas di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, lapas kelas IIA jumlahnya Rp152 juta kemudian lapas Banjarbaru, dan lapas Narkotika Karang Intan,” ujar Asrul.

Politikus PPP ini meminta, demi aspek pengawasan dan tata kelola anggaran yang baik, seharusnya praktik mark up tidak perlu dilakukan. Jauh lebih baik, jika Kemenkum HAM memasukkan saja kebutuhan ke dalam postur anggarannya.

“Dalam konteks pengawasan dan tata kelola anggaran yang lebih baik saya kira ke depan lebih bagus itu dianggarkan. kegiatan-kegiatan yang memang itu harus dilakukan daripada tidak dianggarkan kemudian mengambil anggaran yang lain tapi dengan cara di-mark up,” tandas dia.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Romahurmuziy: PPP Tolak Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024, Siap Gugat ke Bawaslu & MK

Romahurmuziy: PPP Tolak Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024, Siap Gugat ke Bawaslu & MK

PPP mendapatkan perbedaan angka yang cukup signifikan antara total perolehan nasional yang ditampilkan di layar pleno KPU dengan pembandingan di beberapa dapil.

Baca Selengkapnya
PPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres

PPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres

Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.

Baca Selengkapnya
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.

Baca Selengkapnya
Perempuan di Malang Ditangkap Setelah Kemas Ulang Beras Subsidi Jadi Beras Premium

Perempuan di Malang Ditangkap Setelah Kemas Ulang Beras Subsidi Jadi Beras Premium

EH sudah ditahan dan terancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: Baru Usul Hak Angket, Ganjar Langsung 'Disetrum'

Sekjen PDIP: Baru Usul Hak Angket, Ganjar Langsung 'Disetrum'

Menurut Hasto, 'setruman-setruman' itu tak hanya diterima oleh Ganjar Pranowo namun ada beberapa media lain yang kena 'setruman' terkait Hak Angket.

Baca Selengkapnya