Rangkap jabatan Ketum sudah menjadi kelaziman di Golkar
Merdeka.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi mengatakan, rangkap jabatan antara ketua umum Golkar dengan pimpinan lembaga negara bukanlah hal terlarang. Namun, menurutnya memang ada pihak yang sengaja terus menggoreng isu rangkap jabatan untuk menyudutkan Ade Komarudin yang kini ketua DPR.
Ari mengatakan, Golkar sebenarnya punya sejarah panjang ketika memiliki ketua umum yang merangkap sebagai pimpinan lembaga negara. Misalnya, Wahono dan Harmoko yang menjadi ketua MPR/DPR sekaligus memimpin Golkar di era Orde Baru.
Bahkan, pasca-reformasi ada Akbar Tanjung yang merangkap jabatan ketua DPR dengan ketua umum Golkar.
"Sejarah mencatat Golkar telah sukses menempatkan Wahono, Harmoko dan Akbar Tandjung sebagai ketua DPR takkala mereka tengah menduduki jabatan sebagai ketua umum Golkar," kata Ari, Rabu (11/5).
Hanya saja, tantangan yang dihadapi Golkar saat ini memang berbeda dibandingkan era-era sebelumnya. Ari lantas mengingatkan tentang raihan suara Golkar terus turun setelah sempat menjadi jawara pada Pemilu 2004.
Menurutnya, kondisi itu merupakan pertanda tentang pentingnya Golkar memiliki figur ketua umum yang tidak bermasalah dan serius mengurus partai. "Ingat, raihan suara Golkar yang terus merosot dari pemilu ke pemilu harus menjadi alarm kebangkitan bagi Golkar," tegasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Ridwan Hisjam soal Jokowi Kader Golkar Sejak 1997, Bikin KTA Tak Susah
Lazimnya, seorang kader yang tergabung di sebuah partai pastinya memiliki kartu tanda anggota (KTA) untuk memastikan dia adalah kader yang sah.
Baca SelengkapnyaPAN dan Golkar Berebut Andil Besar Menangkan Prabowo-Gibran
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan minta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaReaksi Airlangga Hartarto Dengar Isu Jokowi dan Gibran Kandidat Ketum Golkar
Airlangga menanggapi muncul nama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Agus Gumiwang, hingga Bahlil Lahadalia jadi calon Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaPertarungan Pilpres 2024, Ketum Golkar: Kita Punya Pakde Karwo Bu Khofifah, Penyerangnya Komplet di Jatim
Golkar yakin bisa meraup suara maksimal bagi paslon Prabowo-Gibran untuk wilayah Jatim.
Baca SelengkapnyaRespons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaMKGR Minta Banyak Jatah Menteri Golkar di Kabinet Prabowo: Jangan Kita Kerja Keras yang Dapat Orang Lain
MGKR mengatakan berpolitik adalah untuk merebut kekuasaan yang tujuannya untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaKabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca Selengkapnya