Merdeka.com - Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan meradang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikaitkan dalam rencana Presiden Jokowi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebelumnya, Politikus Rieke Diah Pitaloka yang menyebut jika kenaikan BBM akibat warisan SBY yang salah urus negara.

Menurut Ramadhan, semua pengelolaan anggaran dilakukan terbuka oleh SBY. Dia meyakini, tidak ada ganjalan yang ditinggalkan SBY dalam masa transisi kepemimpinan.

"Semua transparan kok. Pertanggungjawaban pemerintah SBY, clear. Tak ada ganjalan hingga akhir," ujar Ramadhan dalam pesan singkat, Rabu (5/11).

Ramadhan menilai aneh jika tiba-tiba Rieke dan PDIP menyalahkan SBY. Sebab, Rieke juga ikut mengawasi anggaran yang digunakan SBY selama menjadi presiden.

"Rieke dkk PDIP, tahu dan ada di era tersebut. Rieke dkk tidak pernah singgung itu hingga ujung era SBY lalu. Nah, jika Rieke sekarang angkat, aneh," imbuhnya.

Ramadhan menambahkan, Rieke menyalahkan SBY hanya untuk mencari kambing hitam soal kenaikan BBM nanti.

"Jadi, kembali, ini cuma soal internal Jokowi dan partainya Rieke (PDIP). Menuding SBY, itu hanya pelampiasan dan kambing hitam mereka saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat. Namun kebijakan tidak populis ini dinilai sebagai warisan masa lalu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengatakan, kenaikan BBM karena salah urus anggaran zaman SBY. Dia tak mau kenaikan ini disalakan kepada pemerintahan Jokowi.

"Betulkah kas negara kosong (devisit)? Berapa angka devisit yang ditinggalkan pemerintahan SBY? 80 T atau 109 T? Jika devisit benar adanya, artinya di akhir pemerintahannya SBY telah menegaskan salah urus negara plus keuangannya," kata Rieke dalam siaran persnya, Rabu (5/11).

Namun Rieke tak ingin langsung berburuk sangka soal kesalahan SBY di masa lalu itu. Dia meminta SBY sendiri yang klarifikasi atau mantan menteri keuangannya Chatib Basri.

Hal ini penting dilakukan, kata dia, bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah yang lalu, tapi agar jelas kondisi keuangan negara. Menurut Rieke, SBY harus sampaikan ke publik, transparansi kondisi kas negara penting.

"Agar pemerintah Jokowi bisa berjalan tanpa beban masa lalu dan tidak dipecundangi para pemburu rente, yang sepertinya bersembunyi di balik topeng subsidi penyebab negara bangkrut," imbuhnya.