Ramadhan Pohan minta Jokowi tak takut tolak intervensi ketum parpol
Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas dalam mengambil kebijakan. Hal tersebut lantaran, Jokowi dinilai terbelenggu tekanan partai politik dalam menetapkan Kapolri dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
"Jokowi fokus saja pada tugas dan kewenangannya. Jika ada upaya intervensi dari ketua umum - ketua umum partai politik apalagi bertentangan nurani publik, tolak saja," kata Ramadhan Pohan dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (22/1).
Menurut dia, Presiden Jokowi memiliki legitimasi penuh karena didukung oleh rakyat. Karena itu, dia berharap, Jokowi dapat menjalankan tugas sebagai Presiden sebaik-baiknya.
"Jokowi adalah Presiden, Kepala Negara, tanggung jawab hanya ke negara. Enggak bisa didikte," terang dia.
Diketahui, Jokowi menghadapi dua polemik yang memperlihatkan kekuasaannya terkesan tersandera kepentingan partai politik. Polemik itu adalah penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, lalu batal karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Kemudian penunjukan Wantimpres yang mayoritas diisi perwakilan partai politik. Termasuk Politikus NasDem Jan Darmadi yang disebut sebagai mantan bandar judi di Jakarta.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaSekitar awal Januari, Jokowi mengajak Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra makan malam di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca Selengkapnya