Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Punya Bukti Baru, Bagaimana Peluang Prabowo Menang Gugatan di MK?

Punya Bukti Baru, Bagaimana Peluang Prabowo Menang Gugatan di MK? Prabowo Sikapi Penetapan Hasil Pemilu KPU. ©2019 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melengkapi berkas perbaikan permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019.

Tim Hukum Prabowo kembali membawa bukti baru terkait kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Dengan adanya bukti baru, mampukah Prabowo memenangkan gugatan di MK? Berikut ulasannya:

Argumen Kecurangan TSM di Pilpres 2019

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno Bambang Widjojanto, pihaknya mencoba merumuskan terkait terjadinya kecurangan yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematik, dan masif.

"Ada berbagai argumen diajukan di situ, dan beberapa alat bukti yang menjadi pendukung untuk menjelaskan hal itu," kata Bambang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5).

Selain itu, dia meminta, MK bekerja sesuai dengan hukum. Sesuai dengan Pasal 22 e ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan, proses Pemilu harus dilakukan secara luber dan jurdil. Sehingga hukum harus berpijak dan berpucuk pada kedaulatan rakyat.

"Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar Mahkamah Kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa beratap kecurangan itu sudah semakin dahsyat dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan inikah Pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri," tegas Bambang.

Ketidaknetralan Aparatur Negara

Kubu Prabowo telah menyerahkan bukti-bukti ke MK. Salah satunya bukti terkait ketidaknetralan aparatur negara. Dalam salinan permohonan perselisihan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden yang di terima merdeka.com, salah satu bukti ketidaknetralan polisi adalah adanya pengakuan dari mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Aziz yang mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada paslon nomor urut 01.

Namun setelah ramai pengakuan AKP Sulman Aziz, tak berselang lama pernyataannya dicabut. Ia mengaku khilaf dan terbawa emosi setelah menuduh Polri tak netral pada Pemilu 2019.

Daftar Pemilih Tetap Tidak Masuk Akal

Kubu Prabowo juga mengaku memiliki bukti terkait daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak masuk akal. Salah satunya banyak data yang memiliki tanggal lahir sama berjumlah 17,5 juta orang.

Kemudian ditemukan kekacauan input data pada situng KPU yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data dengan data yang terdapat pada C1 yang dipindai KPU. Kesalahan input data yang dilakukan oleh pihak penyelenggara, di mana terkadang jumlah perolehan suara masing-masing paslon seharusnya lebih besar/kecil berdasarkan sumber data C1 yang bermasalah dalam kalkulasi pengisian angka.

Masukkan Bukti Tambahan

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga membawa sejumlah bukti perbaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya dugaan maladministrasi calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin. Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mempermasalahkan posisi Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah.

Ma'ruf dinilai melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta dikaitkan Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal itu mengharuskan seorang calon presiden atau wakil presiden membuat surat pernyataan pengunduran diri jika dirinya adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

"Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius," tegas Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto.

Bambang meyakini hal itu dapat menganulir salah satu pasangan calon bila hal tersebut valid dan dapat dibuktikan di persidangan. Karenanya dia mewanti tim TKN 01 bahwa calon diusungnya dapat keluar dari kontestasi. "Ini bisa menyebabkan didiskualifikasi, kami tidak ingin membuat, atau mengada-ada, kita sudah foto lamannya," kata dia.

Penjelasan KPU

Terkait kedudukan Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah yang dipermasalahkan kubu Prabowo, KPU angkat bicara. Komisioner KPU Hasyim Asyari menyebut kedua bank tersebut bukanlah BUMN melainkan anak perusahaan BUMN.

"Diketahui bahwa BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah masing-masing adalah anak usaha (anak perusahaan) BUMN. Anak perusahaan itu berbeda dengan BUMN, karena status badan hukum dan kedudukan keuangannya anak perusahaan BUMN terpisah dari keuangan BUMN," kata Hasyim dalam keterangan tertulis, Selasa (11/6).

Menurut Hasyim, posisi Ma'ruf Amin sama dengan Caleg DPR RI Gerindra Mirah Sumirat yang merupakan pegawai anak perusahaan BUMN. "Yaitu sama-sama memenuhi syarat, karena bukan pejabat/pegawai BUMN. Ini poin penting apa yang saya maksud dengan yurispridensi dalam penjelasan saya," ucapnya.

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo Tidak Akan Menyerang di Debat Terakhir, TKN: Ini Panggung Mulia, Bukan Tukang Nyinyir

Prabowo Tidak Akan Menyerang di Debat Terakhir, TKN: Ini Panggung Mulia, Bukan Tukang Nyinyir

Debat Pilpres terakhir akan dilaksanakan pada 4 Februari 2024

Baca Selengkapnya
Prabowo Puji Jasa Pemimpin Terdahulu: Jangan jadi Malin Kundang, Kebaikan Dibalas Pengkhianatan

Prabowo Puji Jasa Pemimpin Terdahulu: Jangan jadi Malin Kundang, Kebaikan Dibalas Pengkhianatan

Prabowo mengingatkan untuk mengakui keberhasilan kinerja para pemimpin terdahulu.

Baca Selengkapnya
Menhan Prabowo Diundang Acara Natalan KemenBUMN, Bawaslu Bakal Selidiki

Menhan Prabowo Diundang Acara Natalan KemenBUMN, Bawaslu Bakal Selidiki

Menurutnya, apabila dalam kegiatan tersebut dan melakukan ajakan untuk memilih, hal itu lah yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Prabowo Target Menang Pilpres Satu Putaran: Lebih Baik Uangnya Dihemat untuk Rakyat

Prabowo Target Menang Pilpres Satu Putaran: Lebih Baik Uangnya Dihemat untuk Rakyat

Prabowo menilai Pilpres satu putaran menghemat anggaran negara sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Prabowo Beberkan Aktivitasnya saat Masa Tenang Pemilu, Yakin Satu Putaran

Prabowo Beberkan Aktivitasnya saat Masa Tenang Pemilu, Yakin Satu Putaran

Masa tenang Pemilu 2024 dimulai 11 Februari hingga 13 Februari. Kampanye politik pun dilarang digelar

Baca Selengkapnya
Prabowo Tak Sabar Menuju Hari Pencoblosan Pilpres 2024: Saya Ingin Bekerja Secepatnya

Prabowo Tak Sabar Menuju Hari Pencoblosan Pilpres 2024: Saya Ingin Bekerja Secepatnya

Prabowo Subianto mengaku tak sabar menuju hari pencoblosan yakni 14 Februari 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani

Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani

Pernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.

Baca Selengkapnya
Prabowo Janji Lindungi Semua Suku dan Agama Jika Menang Pilpres 2024

Prabowo Janji Lindungi Semua Suku dan Agama Jika Menang Pilpres 2024

Prabowo bertekad menjadi pemimpin yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia jika menang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Prabowo Mengenang Momen Jadi Rival Jokowi: Kita Harus Memimpin Tanpa Dengki

Prabowo Mengenang Momen Jadi Rival Jokowi: Kita Harus Memimpin Tanpa Dengki

Jokowi mengirim utusan untuk mengajak rekonsiliasi, hingga akhirnya Prabowo masuk kabinet.

Baca Selengkapnya