PSI tegaskan dukungan untuk Jokowi di Pilpres 2019

Selasa, 10 Oktober 2017 14:49 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
PSI tegaskan dukungan untuk Jokowi di Pilpres 2019 PSI daftar ke KPU. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menegaskan sikap politiknya mendukung Joko Widodo (Jokowi) untuk bertarung di pemilihan presiden 2019. Hal itu disampaikan Ketua Umum PSI Grace Natalie usai mendaftarkan partainya sebagai calon peserta pemilihan umum 2019 ke KPU.

"Untuk pemilu 2019 kami sudah menyatakan dukungan ya ke Pak Jokowi untuk melaksanakan kerjanya 1 periode lagi," ucap Grace di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Grace melanjutkan, partainya hanya bisa memberi dukungan, belum bisa menjadi pengusung calon presiden sendiri. Sebab, partai besutannya terganjal persyaratan Presidential Threshold 20 persen. PSI memasang target mencapai 20 persen suara nasional pada Pemilu 2019.

"Target kami di 2019 karena UU no 7 tahun 2017 pemilu mengesahkan ada presidential treshold 20 persen, karena itu kami memasang target 20 persen untuk bisa mengusung capres sendiri dari PSI," tuturnya.

Dia optimistis, partainya mampu mencapai target tersebut. Sebab, PSI menawarkan kader-kader yang baik dan bersih untuk masyarakat Indonesia pada pemilu mendatang.

"Karena begini, survei terakhir dari beberapa tahun sebelumnya selalu menempatkan parpol dan DPR di posisi paling rendah dari kepercayaan masyarakat, jadi mereka sudah ada di titik nadir. Masak sih orang enggak pilih PSI di tengah kondisi kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan DPR berada di titik nadir, jadi menurut saya hitungan saya mungkin dan bukan mimpi di siang bolong, selama kita konsekuen menjalankan prosesnya," jelasnya.

Grace mengaku kecewa karena Parlemen diduduki oleh wakil rakyat yang belum tentu berkompeten. Atas dasar itu, lanjut dia, PSI menjawab permasalahan tersebut menghadirkan calon legislatif yang diisi orang berkompeten melalui seleksi panduan juri independen.

"Nah makanya enggak heran kalau selama ini yang terpilih adalah orang enggak pernah jelas kompetensinya yang kemudian di dalam berurusan dengan KPK, dan kemudian kita mau mengubah itu dari proses inputnya, seleksinya, pendanaannya, sampai dengan pengawasannya kita bangun sistemnya," jelasnya. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini