Merdeka.com - Pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menyinggung partai nasionalis tetap mendukung perda syariah yang dianggap diskriminatif di Medan, Senin (11/3), menuai protes. Protes tersebut datang dari beberapa partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI, Tsamara Amany menganggap, protes yang dilontarkan tidak menjawab kritik partainya. Dia justru menyebut pernyataan yang disampaikan Grace sebagai wadah bagi seluruh partai politik untuk saling berargumentasi.

Dia mengingatkan selain pemilihan Presiden, 17 April nanti juga dihelat pemilihan legislatif.

"Apa yang diucapkan sis Grace membuka perdebatan, diskursus publik bagaimana platform partai-partai politik. Kami tidak hanya mengajak partai-partai koalisi tapi terbuka untuk partai-partai politik dan silakan dibantah saja dengan argumentasi, substansi," katanya di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Tsamara balik mempertanyakan konsistensi partai politik dalam pencegahan serta upaya memberantas korupsi. Sebab, imbuhnya, partai politik yang mengkritik PSI justru menyumbang kontribusi pembentukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan fakta itu, ia menantang seluruh partai politik menjawab secara substansial konsistensi partai politik terhadap anti korupsi ketimbang memaksa Ketua Umum PSI meminta maaf.

"Soal korupsi, itu adalah kenyataan dan tidak bisa dipungkiri partai-partai nasionalis mendukung hak angket KPK. Data data ini lebih baik dibantah, dijawab, daripada kemudian meminta Grace meminta maaf," tegasnya.

Sebelumnya, Ketum PSI melontarkan 'serangan' bertubi-tubi ke parpol nasionalis, bahkan yang sama-sama pro Jokowi saat berpidato politik di Medan International Convention Center.

Sekretaris Departemen Pemerintahan DPP PDIP Hanjaya Setiawan menyayangkan sikap serangan yang disampaikan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie terhadap partai nasionalis. Dimana kritik tersebut terkait partai nasionalis terhadap sikap anti korupsi dan toleransi yang belum diimplementasikan.

Bagi PDIP, kemenangan Jokowi adalah prioritas, serangan dari dalam (partai koalisi) dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (13/3).

Dia menyebut, sikap yang dilakukan PSI terlihat kalap dan menempuh jalan pintas menyerang partai koalisi dengan memainkan politik pencitraan serta secara serampangan untuk diri sendiri dan mendongkrak elektabilitas.