Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Priyo sebut Komisi III berhak minta audit anggaran KPK

Priyo sebut Komisi III berhak minta audit anggaran KPK Gedung KPK. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Komisi III DPR meminta hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, permintaan itu adalah yang lumrah mengingat Komisi III yang membidangi hukum adalah mitra kerja KPK.

"Permintaan dari komisi-komisi mengenai audit kinerja dari lembaga-lembaga mitra itu hal yang lumrah-lumrah saja. Dan kita hormati saja mekanisme," ujar Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/9).

Dia menambahkan, tindakan Komisi III yang mengawasi hasil audit BPK terhadap KPK bukan untuk melemahkan lembaga antikorupsi itu. Menurutnya itu kegiatan rutin yang dilakukan semua komisi.

"Kok melemahkan kenapa, sudah tentu kalau komisi meminta audit. DPR RI saja diaudit rutin kinerjanya. Saya tidak melihat ada tujuan lain. Mestinya tidak harus ditanggapi sedramatis itu. Audit kinerja lumrah terjadi di semua lini," jelas dia.

Mengenai audit kinerja lembaga mana saja yang diminta DPR kepada BPK, Priyo mengaku tidak ingat satu persatu. Seingatnya, DPR juga pernah meminta audit kinerja Gubernur Papua, Aceh dan Kalimantan.

"Kalau audit khusus memang pernah dan diminta satu dua, misal audit khusus tentang Century, kereta api, kemudian Hambalang," tandas dia.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Prabowo Yakin Dilantik 20 Oktober Jadi Presiden, NasDem: Namanya Kepercayaan Diri Boleh Saja

Prabowo Yakin Dilantik 20 Oktober Jadi Presiden, NasDem: Namanya Kepercayaan Diri Boleh Saja

Dia meminta agar KPU bersedia untuk melakukan audit forensik agar segala dugaan kecurangan bisa diungkapkan.

Baca Selengkapnya
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Firli Bahuri Memperbarui surat pengunduran Diri sebagai Ketua KPK, Ini Alasannya

Firli Bahuri Memperbarui surat pengunduran Diri sebagai Ketua KPK, Ini Alasannya

Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri memperbarui surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya