Priyo sebut Komisi III berhak minta audit anggaran KPK
Merdeka.com - Komisi III DPR meminta hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, permintaan itu adalah yang lumrah mengingat Komisi III yang membidangi hukum adalah mitra kerja KPK.
"Permintaan dari komisi-komisi mengenai audit kinerja dari lembaga-lembaga mitra itu hal yang lumrah-lumrah saja. Dan kita hormati saja mekanisme," ujar Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/9).
Dia menambahkan, tindakan Komisi III yang mengawasi hasil audit BPK terhadap KPK bukan untuk melemahkan lembaga antikorupsi itu. Menurutnya itu kegiatan rutin yang dilakukan semua komisi.
"Kok melemahkan kenapa, sudah tentu kalau komisi meminta audit. DPR RI saja diaudit rutin kinerjanya. Saya tidak melihat ada tujuan lain. Mestinya tidak harus ditanggapi sedramatis itu. Audit kinerja lumrah terjadi di semua lini," jelas dia.
Mengenai audit kinerja lembaga mana saja yang diminta DPR kepada BPK, Priyo mengaku tidak ingat satu persatu. Seingatnya, DPR juga pernah meminta audit kinerja Gubernur Papua, Aceh dan Kalimantan.
"Kalau audit khusus memang pernah dan diminta satu dua, misal audit khusus tentang Century, kereta api, kemudian Hambalang," tandas dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPrabowo Yakin Dilantik 20 Oktober Jadi Presiden, NasDem: Namanya Kepercayaan Diri Boleh Saja
Dia meminta agar KPU bersedia untuk melakukan audit forensik agar segala dugaan kecurangan bisa diungkapkan.
Baca SelengkapnyaKPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Firli Bahuri Memperbarui surat pengunduran Diri sebagai Ketua KPK, Ini Alasannya
Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri memperbarui surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaSudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun
KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca SelengkapnyaAkal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca Selengkapnya