Priyo: Lebih baik negara urusi banjir daripada dana saksi partai
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyarankan agar dana saksi partai pada Pemilu 2014 dibatalkan. Sebab, alokasi dana itu terus menuai polemik.
"Sekarang sudah menjadi polemik dan bakal mempunyai implikasi. Ini akan jadi batu sandungan yang bisa berakibat serius. Oleh karena itu saya menganjurkan agar dana tersebut dibatalkan. Agar terjadi suasana kondusif yang baik," kata Priyo di kediaman Habibie, Jakarta, Jumat (31/1).
Karena itu, Priyo menganjurkan agar dana itu digunakan untuk sesuatu yang lebih penting. "Lebih baik negara mengatasi bencana alam banjir dan Sinabung dibanding saksi pemilu," sambung Priyo.
Tidak semua menolak alokasi untuk saksi partai. Dukungan justru datang dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqe.
"Kalau perlunya ya perlu saja karena mencegah kecurangan. Kalau tidak dibiayai negara hanya partai yang kaya saja (yang ada saksi)," ujarnya.
Meski setuju, aturan alokasi dana ini harus ada aturan jelas. Jika tidak, maka akan menjadi biang masalah.
"Itu baik tapi manajemennya bermasalah tapi Bawaslu enggak siap. Kedua yang jadi masalah bagaimana mengelolanya. Bawaslu repot dan enggak ada yang siap. Jadi mereka masih belum jelas mengenai dasar hukumnya juga," ujar Jimly menanggapi.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo: Kalau Ada Iming-imingi Uang Terima Saja, Tapi Pilih Sesuai Hati Nurani
Prabowo menekankan masyarakat harus pandai dan berani memilih pemimpin dan wakil rakyat yang benar.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya