Prinsip jadi alasan Risma pertanyakan pengangkatan Wisnu

Merdeka.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengungkapkan alasan kenapa dirinya pertanyakan pengangkatan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana. Padahal, keduanya adalah kader PDI Perjuangan (PDIP).

"Kalau kami harus ikuti aturan, itu sebetulnya. Saya kepingin itu diluruskan prosesnya," ujar Risma saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/2).

Risma pun mengungkapkan tujuannya menghadiri undangan Priyo, salah satunya untuk mengklarifikasi proses pengangkatan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu.

"Tujuannya saya menyampaikan bahwa saya mohon bisa diberi klarifikasi, kedua saya untuk mengklarifikasi prosesnya itu, proses pemilihan wakil wali kota," ujarnya.

Dia pun membantah jika pertemuan dengan Priyo ini untuk mencari dukungan. Risma juga menegaskan, tak ada konflik partai dalam kasus ini. "Saya enggak ngerti dukungan, enggak ngerti saya, enggak ngerti, enggak tahu," imbuhnya.

Dia juga membantah menolak Wisnu sebagai wakilnya di kota Surabaya. Yang dipersoalkan, kata dia, adalah proses pengangkatan Wisnu yang sudah bermasalah sejak awal.

"Saya tidak menolak orangnya, tapi prosesnya harus dibenarkan karena proses itu penting bagi saya. Karena selama ini saya selalu menjaga proses itu," tutur dia.

"Kalau saya punya prinsip apa saya tidak boleh," pungkasnya.

Sebelumnya, kabar Risma dan Wisnu tak harmonis berawal dari protes Risma soal pengangkatan Wisnu yang dianggap tidak sah dan terkesan dipaksakan. Sebab, Wisnu diangkat tidak sesuai dengan jadwal sebelumnya.

Tak hanya itu, dalam proses pengangkatan Wisnu di DPRD Surabaya juga terkesan terburu-buru. Sebab, Wisnu diangkat dalam kondisi absen paripurna DPRD yang tidak kuorum.

Namun akhirnya pelantikan terjadi karena ada surat keputusan dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Surat tersebut menyatakan bahwa kuorum 50 persen plus satu. Peraturan kuorum ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 16.

Akibat kisruh ini, Risma dijadwalkan akan bertemu dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso untuk membahas hal itu.