Presidential Threshold dari Pemilu ke Pemilu

Kamis, 16 Desember 2021 17:10 Reporter : Fikri Faqih
Presidential Threshold dari Pemilu ke Pemilu Pengundian nomor urut Capres dan Cawapres. ©2018 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Presidential Threshold atau ambang batas capres selalu menjadi perdebatan tiap menjelang pemilu. Partai politik kerap bersitegang soal angka paling rasional untuk bisa mencalonkan presiden di pemilu.

Teranyar, jelang Pemilu 2024, PDIP sebagai parpol penguasa ingin ambang batas capres sebesar 30 persen. Tujuannya agar sistem presidential berjalan seiring dengan multi partai sederhana.

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini ingin memperkuat sistem presidential bukan sistem parlementer. Atas dasar itu capres harus mendapat dukungan cukup dari parpol di parlemen.

"Sistem presidential itu hanya cocok untuk sistem multi partai sederhana, antara 2-5 partai. Di Indonesia jumlah partai masih terlalu banyak. Konsolidasi melalui parliamentary threshold belum berhasil merampingkan jumlah partai," jelasnya.

Dia berkata, presidential threshold adalah jalan tengah agar ketegangan antara sistem presidential dan multi partai dapat diharmonisasi atau disinergikan.

PDIP berbeda dengan Demokrat. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut lebih menginginkan angka nol persen. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, SBY mengusulkan tidak perlu ada ambang batas pencalonan presiden. Sebab, tidak ada urgensi menetapkan ambang batas ketika Pemilu nasional dan Pilpres digelar serentak.

"Dari awal kita sudah bilang kan. Saya, Pak SBY juga sudah bilang masih nol persen. Karena memang enggak ada lagi urgensi-nya ketika serentak. Bagaimana kau mengukur keserentakan itu padahal hasil legislatif itu yang dipakai padahal serentak. Sama saja tiket satu disobek dua kali itu," ujar Hinca.

Hinca mengatakan, desakan agar ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen semakin deras. Hal ini merupakan suara murni keinginan masyarakat.

"Tetapi dari sisi update per hari ini yang semakin bergelombang menginginkan PT dikurangi sampai ke titik nol saya kira itulah yang harus menjadi suara murni masyarakat dan itu suara demokrasi suara terbanyak yang dari masyarakat itu sendiri. Dan itu harus didengar," ujarnya.

Belum lagi PKS, PAN, PPP, NasDem dan Golkar. Masing-masing parpol memiliki angka yang berbeda-beda. Meskipun hingga kini, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur presidential threshold 20 persen. Aturan tersebut belum direvisi.

Politik Transaksional

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Mahardhika berpendapat, potensi transaksional dalam pembentukan koalisi partai politik akan semakin besar jika presidential threshold semakin tinggi. Koalisi juga berjalan tidak alamiah dan tidak berdasarkan kesamaan ideologi.

"Makin besar syarat raihan kursi untuk pencalonan, maka potensi transaksional dalam pembentukan koalisi juga makin besar. Partai dipaksa berkoalisi hanya untuk memenuhi aturan. Koalisinya berjalan tidak alamiah, tidak berdasarkan kesamaan ideologi," katanya, Rabu (16/12).

Menurutnya, desain pemilu Indonesia adalah serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif atau pilpres. Maka, presidential threshold tidak relevan lagi dalam desain keserentakan ini.

"Dalam sistem presidensial justru tidak dikenal syarat raihan kursi untuk pencalonan presiden. Kita bisa lihat negara-negara presidensial seperti Amerika, Brasil, dan negara-negara amerika latin. Tidak dikenal presidensial threshold," tuturnya.

Berikut aturan Presidential Threshold dari pemilu ke pemilu semenjak era reformasi:

2 dari 5 halaman

Pemilu 2004

Penerapan Presidential Threshold pertama kali diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu. Dalam aturan itu disebutkan bahwa partai politik bisa mengusung pasangan calon setidaknya memiliki 15 persen dari jumlah kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah secara nasional.

Ini tertuang dalam Pasal 5 Ayat 4:

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Dalam Pemilu 2004 terdapat 6 pasangan calon:
1. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (dicalonkan oleh PKB)
2. Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh PAN)
3. Hamzah Haz dan Agum Gumelar (dicalonkan oleh PPP)
4. Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh PDIP)
5. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, PBB, dan PKPI)
6. Wiranto dan Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golkar).
Hasilnya, SBY-JK keluar sebagai pemenang. Belakangan, PKS dan Golkar merapat dalam koalisi ini. Bergabung dengan Demokrat, PBB dan PKPI.

3 dari 5 halaman

Pemilu 2009

Sementara pada Pilpres 2009, terjadi perubahan aturan. Di mana partai politik bisa mengusung pasangan calon setidaknya memiliki 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari perolehan suara sah secara nasional.

Aturan ini tertulis dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu. Aturan ini berlaku juga untuk Pilpres 2014.
Adapun capres dan cawapres yang berpartisipasi pada Pilpres 2009 sebanyak 3 pasangan calon:
1. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (dicalonkan oleh PDIP dan Gerindra)
2. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (dicalonkan oleh Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PKB)
3. Jusuf Kalla dan Wiranto (dicalonkan oleh Golkar dan Hanura)

SBY-Boediono memenangkan pertarungan dalam satu putaran. Golkar kembali bergabung dengan koalisi ini di tengah jalan.

4 dari 5 halaman

Pemilu 2014

Pada 2014, UU Pemilu tidak diubah. Aturan mainnya tetap sama. Ambang batas capres 20 persen dari kursi DPR dan 25 persen suara nasional.

Adapun capres dan cawapres yang berpartisipasi pada Pilpres 2014 sebanyak 2 pasangan calon:
1. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (dicalonkan oleh Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP dan PBB)
2. Joko Widodo dan Jusuf Kalla (dicalonkan oleh PDIP, NasDem, Hanura, PKB)
Jokowi-JK memenangkan pertarungan. Golkar, PAN, PPP bergabung di tengah jalan pemerintahan Jokowi-JK.

5 dari 5 halaman

Pemilu 2019

Kemudian DPR dan Pemerintah sepakat untuk melakukan revisi pada Undang-Undang Pemilu. Namun pasal yang mengatur Presidential Threshold, tidak mengalami perubahan isi. Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Adapun capres dan cawapres yang berpartisipasi pada Pilpres 2019 sebanyak 2 pasangan calon:
1. Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (dicalonkan PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, PSI, Perindo dan PBB)
2. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (dicalonkan Gerindra, Demokrat, PAN, PKS dan Berkarya)

Jokowi-Ma’ruf memenangkan pertarungan. Gerindra, PAN bergabung di tengah jalan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

[rnd]

Baca juga:
Presidential Threshold 30% Untungkan Partai Besar Tentukan Capres-Cawapres
Presidential Threshold yang Tinggi Picu Transaksional Pembentukan Koalisi
Dorong Ambang Batas Capres Rendah, Demokrat Kenang Pemerintah SBY-JK Solid
PKS: Ambang Batas Capres yang Rendah Bisa Cegah Parpol Sekedar Cari Perahu Politik
Polemik Presidential Threshold, DPR Tegaskan Tak Ada Revisi UU Pemilu
Presidential Threshold Didesak Turun, Ketua DPR Sebut Revisi UU Pemilu Sudah Final

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini