Merdeka.com - Sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat pemerintah kecewa. Kondisi itu membuat pihak Istana tidak lagi menganggap PKS sebagai bagian dari koalisi pemerintah.

"Intinya dalam koalisi jelas, bahwa ada semangat kebersamaan dan semua partai politik dalam koalisi. Jadi khusus tentang kebijakan strategis, semua partai koalisi wajib menjaga kebersamaan dengan mendukung, jadi kalau partai yang tidak mendukung jadi terbuka bagi mereka untuk mengundurkan diri, tapi kalau tidak mengundurkan diri maka keberadaan partai itu sudah berakhir atau selesai. Itu saja," papar Juru Bicara Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/6).

Dengan keluarnya PKS dari koalisi pemerintah, nasib ketiga menteri PKS berada di ujung tanduk. Sebab, banyak pihak yang meminta agar mereka segera dilepas dari jabatannya.

Ketika ditanya mengenai hal itu, Julian mengaku belum tahu rencana Presiden SBY untuk mengganti ketiganya. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan di tataran kabinet.

"Tentu nanti lah. Pasti akan. Saya belum tahu akan ada reshuffle, kalau pun itu ada itu prerogatif presiden. Saya tidak bisa bicara peluang, itu hak prerogatif presiden. Kemungkinan itu selalu ada," tandasnya.