Presiden PKS ungkap makna dibalik nama koalisi 'Indonesia Adil Makmur'
Merdeka.com - Parpol koalisi pengusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat menamakan koalisi mereka Indonesia Adil Makmur. Nama itu dicetuskan saat digelar rapat sekjen parpol pada di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/9) malam.
Alasan dipilihnya nama ini karena kubu Prabowo-Sandi menilai ada permasalahan kesejahteraan yang dihadapi Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden PKS, Sohibul Iman usai rapat finalisasi tim kampanye, Selasa (18/9) malam
"Jadi itu hasil pembahasan di tingkat sekjen. Tapi filosofinya adalah kita melihat sekarang ini persoalan utama kita adalah persoalan masalah kesejahteraan gitu. Dan karena itu kita mengambil nama koalisinya seperti itu, Indonesia Adil Makmur," jelasnya.
Dalam rapat finalisasi semalam dimatangkan juga soal visi misi koalisi serta program yang akan dilakukan jika nanti koalisi ini memenangkan Pilpres 2019. Secara umum, pembahasan ini telah selesai. Namun, kata Sohibul, pihaknya masih bisa menerima masukan.
"Walaupun besok ada masukan-masukan sedikit tapi secara umum sudah selesai," ujarnya.
PKS mengajukan beberapa nama untuk masuk di tim ekonomi Prabowo-Sandi seperti Memet Setiawan, Andi Azizi, dan Eki Awal Muharam. Terkait posisi ketua umum parpol dalam koalisi ialah sebagai penasehat.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau
Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak di Pilpres, Timnas AMIN: Ada Tanda Kepanikan
Jokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Keppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaGerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya
Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca Selengkapnya