Presiden PKS Tolak Isu Perpanjangan Jabatan Presiden: Hanya Kades yang Boleh
Presiden PKS Ahmad Syaikhu. ©2021 Merdeka.com
Merdeka.com - Isu amandemen Undang Undang Dasar 1945 untuk mengubah aturan tentang masa jabatan presiden menjadi tiga periode masih terus bergulir. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menolak wacana presiden tiga periode.
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengatakan wacana untuk mengubah aturan presiden menjabat tiga periode sangat tidak sesuai. Ia menegaskan PKS sangat menolak wacana amandemen UUD 1945 demi mengubah aturan untuk masa jabatan presiden.
"Kami jelas menolak, karena itu tidak sesuai dengan aturan," ujarnya saat menemui warga Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkana, Makassar, Jumat (17/9).
Ia mengaku untuk jabatan tiga periode hanya boleh untuk kepala desa. Untuk itu, kata Ahmad Syaikhu, PKS menolak untuk wacana presiden tiga periode.
"Mengubah masa jabatan presiden adalah kemunduran demokrasi Indonesia. Ini tidak sesuai konstitusi bangsa,” tuturnya.
Sebelumnya, Juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman menegaskan wacana amandemen UUD 1945 untuk mengubah aturan tentang masa jabatan presiden menjadi tiga periode bukan dari pemerintah. Ia menegaskan amandemen UUD 1945 merupakan wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Saya mengatakan bahwa, amandemen itu wewenangnya MPR. Presiden itu sama sekali tidak terlibat dalam amandemen, termasuk isinya," kata Fadjroel.
Fadjroel menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sudah menyampaikan bahwa menolak wacana presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan. Ia menegaskan Presiden Jokowi sangat tegak lurus dengan UUD 1945.
"Beliau tegak lurus terhadap UUD 1945 dan agenda reformasi 1998," ucapnya. [ray]
Baca juga:
MPR: Megawati Tak Menghendaki Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Pakar Hukum: Tak Ada yang Jamin Amandemen UUD Batal, Rakyat Trauma Revisi UU KPK
Hidayat Nur Wahid: Isu Presiden 3 Periode Case Closed, Tapi Masih Ada yang Mengompori
Istana: Jokowi Tegak Lurus pada UUD 1945 & Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden
Hidayat Nur Wahid Sebut Tak Ada Atmosfer MPR Mengusulkan Amandemen UUD 1945
Topik berita Terkait:
Komentar Pembaca
Be Smart, Read More
-
La Nyalla Soal Capres: Saya Ini Menjemput Takdir
Sekitar 5 Jam yang lalu -
Bertemu Petinggi PBB, Puan Bahas Isu Global hingga Perlindungan Perempuan
Sekitar 5 Jam yang lalu -
Waketum PKB: Cak Imin dan Gus Yahya Tidak 'Demam'
Sekitar 13 Jam yang lalu -
PBNU Jawab PKB: Politiknya NU Bukan untuk Partai Politik Tertentu
Sekitar 15 Jam yang lalu -
Megawati Minta Pengurus PDIP di Daerah Bersiap Hadapi Pemilu 2024
Sekitar 16 Jam yang lalu -
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Megawati Minta Kader dan Pengurus PDIP Tak Jadikan Hasil Survei Pegangan Utama
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Pemerintah: Pasal Penodaan Agama dan Ilmu Gaib di RKUHP Direformulasi
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Puan Ingatkan Pemerintah: Temukan Formula yang Tepat Sebelum Hapus PPKM
Sekitar 1 Hari yang lalu -
PKB Akui Jenderal Andika Perkasa Masuk Radar untuk Pilpres 2024
Sekitar 1 Hari yang lalu -
PPP: KIB Tak Ingin Ada Polarisasi di 2024, Harap Ada Tiga atau Empat Pasang Capres
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Pernah Ditegur Megawati soal Banjir Rob, Ganjar Dapat Saran dari Politikus PDIP
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Zulkifli Hasan Usul Ongkos Kampanye Parpol Dibiayai Negara
Sekitar 1 Hari yang lalu -
PKB Ingin Pimpin Poros Koalisi Pilpres 2024, Cak Imin Jadi Capres
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Pemkot Bogor Bentuk Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng, Periksa 15 Pedagang
Sekitar 3 Jam yang lalu -
Galaknya Luhut Audit Perusahaan Kelapa Sawit Usai Ditunjuk Jokowi Urus Minyak Goreng
Sekitar 20 Jam yang lalu -
Terbitkan Aturan Baru, Mendag Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Aturan Baru Kemendag: Beli Minyak Goreng Curah Harus Gunakan NIK
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Jokowi: Inflasi Terkendali Karena Pemerintah Tahan Harga BBM dan Listrik
Sekitar 2 Hari yang lalu -
Jokowi: Harga BBM di Singapura Rp32.400 per Liter, Kita Pertalite Masih Rp7.650
Sekitar 2 Hari yang lalu -
Jokowi Soal Harga BBM: Subsidi APBN Gede Sekali, Tahan Sampai Kapan?
Sekitar 5 Hari yang lalu -
Demo di Patung Kuda, Buruh dan Mahasiswa Bawa Empat Tuntutan Ini
Sekitar 5 Hari yang lalu -
Afrika Disebut Turut Jadi Korban Perang Rusia-Ukraina
Sekitar 8 Jam yang lalu -
Rusia Akan Buka Koridor Agar Kapal Asing Bisa Keluar dari Ukraina
Sekitar 10 Jam yang lalu -
Pasukan Rusia Kuasai PLTA Strategis Ukraina
Sekitar 13 Jam yang lalu -
Presiden Ukraina Hanya Bersedia Temui Putin untuk Akhiri Perang
Sekitar 2 Hari yang lalu -
Covid-19 Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Mulai Bangkit
Sekitar 10 Jam yang lalu -
Update 26 Mei 2022: Kasus Positif Covid 246, Pasien Sembuh 243
Sekitar 11 Jam yang lalu -
Data Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran 26 Mei 2022
Sekitar 14 Jam yang lalu -
Turun 50 Persen, Santunan Kecelakaan Jasa Raharja Capai Rp44 M di Musim Mudik Lebaran
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Evaluasi Mudik Lebaran, Jokowi Minta Rekayasa Lalu Lintas Diperbaiki
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Per 10 Mei, KAI Tolak Berangkatkan 707 Penumpang Terkait Covid-19
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Frekuensi Belanja Masyarakat Meningkat Tajam di Ramadan 2022
Sekitar 2 Minggu yang lalu
Advertisement
Advertisement
Rekomendasi
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami