Praktik Cari Rejeki dari Peraturan, Bikin Birokrasi Tidak Efisien
Merdeka.com - Anggota Panja RUU Cipta Kerja asal fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengungkapkan 'praktik cari rejeki' dari peraturan birokrasi yang menjadi masalah dalam proses perizinan di Indonesia. Juga menjadi penyebab obesitas aturan perizinan di Indonesia.
"Ada berapa tadi? 42.000 peraturan misalnya. Obesitas regulasi. Yang menjadi masalah, berpuluh-puluh tahun ini regulasi kita termasuk eksklusi regulasinya sudah menjadi bagian dari upaya kita mendapatkan penghasilan birokrasi. Karena kita tidak bisa memberikan remunerasi yang memadai untuk birokrasi agar menjadi efisien," ujar dia, dalam RDPU Baleg, Selasa (9/6).
Hal tersebut yang menyebabkan peraturannya sudah jelas diinterpretasi secara berbeda-beda. Atau yang dalam teori ekonomi disebut dengan micro regulation atau regulasi mikro.
"Mengapa? Karena itu memang bagian dari rejeki. Kalau kita tidak membuat tafsiran yang berbeda-beda, rejeki kita bagaimana. Itu sebabnya muncul 'ironi' kan dulu dikenal dengan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Kalau bisa diperpanjang kenapa diperpendek. Ini kan penyakit kita seperti ini," ungkapnya.
Karena itulah, lanjut dia, omnibus law membawa semangat untuk memerangi obesitas aturan termasuk perizinan yang membuat birokrasi di Indonesia menjadi tidak efisien. "Tidak hanya obesitas regulasi yang kita perangi tetapi ciri dari sebuah sebuah negara maju yakni birokrasi yang efisien, regulasi dan institusi yang kuat tegas ini yang berusaha kita capai," tegas dia.
"Tanpa birokrasi yang efisien mekanisme pasar lebih banyak menghasilkan aspek yang destruktif. Itu teori ekonomi pasar yang sederhana. Ekonomi kita kan ekonomi pasar," tandas dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut pemahaman fase apa yang paling menantang ketika Anda belajar regulasi diri.
Baca Selengkapnyapemerintah hasil Pemilu 2024 didesak agar mengutamakan pemberdayaan ekonomi mikro berbasis lingkungan.
Baca SelengkapnyaHilirisasi adalah konsep ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dari suatu produk atau komoditas melalui proses pengolahan lanjutan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca SelengkapnyaRegulasi harus memberikan dampak kepada masyarakat setelah ditetapkan.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaPrinsip-prinsip dasar pemilu mencerminkan nilai-nilai demokratis yang mendasari proses ini.
Baca SelengkapnyaFungsi pemilu adalah sebagai mekanisme bagi rakyat untuk menentukan siapa yang akan memerintah dan mengambil keputusan penting dalam negara.
Baca SelengkapnyaTerdapat empat aspek yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ke depan.
Baca Selengkapnya