Merdeka.com - Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto berjanji tak akan melakukan impor jika terpilih. Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, Indonesia harus menjadi negara berdikari.

Menanggapi hal itu, cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menilai, impor merupakan hal yang wajar untuk saat ini. Tapi, impor pun tak perlu berlebihan, hanya mengisi yang kurang.

"Saya kira impor itu kalau yang masih kurang dan kita butuh ya impor, tapi tidak berlebihan kan," kata Ma'ruf di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (6/11).

Menurutnya, impor itu harus seimbang dengan produksi dalam negeri. Negara, kata dia, masih sulit jika tidak melakukan impor.

"Saya kira kalau kita masih sulit ya (untuk tidak impor), kita kan masih banyak perlu untuk bahan baku yang masih belum," kata Ketua MUI itu.

Ma'ruf mengatakan, dalam program kerjanya bakal menguatkan kedaulatan pangan. Dengan tujuan supaya Indonesia mencapai swasembada pangan.

"Penguatan kedaulatan pangan. Pertaniannya diperkuat, berasnya, kebutuhan pokok lain, jagungnya kalau bisa sampai bisa ekspor atau swasembada," pungkasnya.

Guru honorer

Ma'ruf Amin juga bicara soal masalah tenaga honorer. Dia menuturkan, perlu ada langkah-langkah baru menanganinya.

"Kemarin sudah diangkat semua, sudah habis sebenarnya. Tapi kemudian muncul lagi, sehingga itu perlu ada langkah-langkah baru ya," ucap Ma'ruf.

Saat ditanya bagaimana langkah yang dimaksud? Dia berjanji akan membicarakan solusi tersebut.

"Ya nantilah itu. Kita akan bicarakan penyelesaiannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho menegaskan, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa ada 735.825 guru honorer yang bekerja di sekolah negeri tanpa ada kepastian status. Karenanya, Pemerintah akan mencari jalan keluar.

"Kepastian status inilah yang ingin diselesaikan dengan opsi status pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," kata Yanuar.

Menurut Yanuar, hingga saat ini Peraturan Pemerintah tentang Manajemen P3K belum terbit. Namun, Presiden sudah meminta agar RPP Manajemen PPPK ini bisa secepatnya diselesaikan.

"Perlu ada diskusi mendalam mengenai konsekuensi anggaran dalam proses penyusunannya," kata dia.

Yanuar menyebut contoh pengangkatan 438.590 orang Tenaga Honorer Kategori-2 (THK-2) menjadi CPNS secara langsung tanpa ada tes, berpotensi konsekuensi anggaran sebesar Rp 36 triliun per tahun. Angka itu belum termasuk dana pensiun.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com