Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PPP Arsul sani menegaskan, partainya secara resmi menolak sistem proporsional tertutup atau coblos partai digunakan pada Pemilu 2024. Namun, pihaknya siap jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menggunakan coblos partai.

Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menyebut jika partai berlambang Kabah itu terdapat perbedaan pendapat soal sistem Pemilu.

"PPP kalau sikap resmi ya itu bersama dengan 7 fraksi lainnya ya, tetapi karena ini sedang berproses di MK kalau putusan MK itu nanti mengatakan berubah menjadi proporsional tertutup atau coblos partai, ya kita harus siap. Karena putusan MK itu kan final," kata Arsul, saat ditemui di acara Dialog Kebangsaan, di Jakarta, Senin (13/3).

"Jadi sebetulnya bukan PPP itu dalam keraguan, tapi PPP ingin mengatakan bahwa apapun keputusan yang diputuskan nanti oleh MK, ya PPP harus siap. Itu saja," sambungnya.

Dia menyebut, PPP mempersiapkan jika MK memutuskan untuk menggunakan sistem coblos partai. Sebab, sistem pemilu memiliki lebihan dan kekurangannya masing-masing.

"Siap itu artinya karena kan berarti ada ruang untuk kemungkinan sistem pemilu itu berubah. Maka dari sekarang kita harus punya plan b istilahnya, bukan soal ragu ini soal enggak punya pilihan. Kalau putusannya misalnya 2024 dengan sistem proporsional tertutup, kan enggak ada pilihan," ujarnya.

Kendati Demikian, dia mengusulkan agar sistem Pemilu menggunakan sistem campuran. Karena banyak berbagai negara yang menggunakan sistem pemilu tersebut.

"Maka kalau menurut hemat saya kedepan itu perlu sistem itu kita perdebat hanya pada terbuka tertutup kan ada sistem campuran," ucap Arsul.

Namun, menurutnya perubahan sistem pemilu seharusnya berlaku pada Pemilu berikutnya bukan pada Pemilu 2024.

"Itu kenapa ya kalo kita mau mustinya berlaku untuk 2029," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, terjadi perbedaan pendapat di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menyikapi sistem Pemilu 2024 yang tengah di gugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Di internal PPP sendiri masih ada perbedaan pendapat soal proporsional terbuka (coblos caleg) atau proporsional tertutup (coblos partai)," katanya saat diwawancarai usai FGD di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (9/3).

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com