Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati mengaku setuju atas rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang akan melakukan moratorium Ujian Nasional (UN). Mendikbud sebelumnya mengatakan, moratorium UN pada tahun 2017 tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres).

"Secara konten ini sudah benar, maka kalau kemudian Mendikbud mau yang dihapus adalah UN seperti ujian nasional sebelum-sebelumnya yang mana UN menjadi syarat kelulusan, dan seperti mekanisme seperti kemarin, maka saya setuju ini harus dihapuskan," kata Reni melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa (29/11).

Kendati demikian, pernyataan Reni tersebut belum terkonfirmasi dengan sikap Komisi X DPR RI. Secara internal, Komisi X DPR belum membahas soal moratorium UN.

"Kalau kita sebagai komisi X belum bisa mengeluarkan statment resmi, karena kita belum melakukan raker (rapat kerja) dengan Mendikbud dan praktis kami belum mendapatkan gambaran penjelasan resmi dari Kemendikbud," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Muhadjir Effendy menegaskan, Ujian Nasional (UN) akan dihapuskan terhitung mulai tahun depan. Dihapuskannya ujian nasional bukan berarti meniadakan ujian akhir hanya saja ujian itu akan dilimpahkan ke pemerintah daerah.

"Kita moratorium, Insya Allah tahun 2017 enggak ada UN, jadi nanti ujian itu kita limpahkan ke provinsi untuk SMP dan SMA, lalu SD kita limpahkan ke Pemkot. Untuk standarisasinya tetap di tangan Kemendibud dan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP)," ujar Mendikbud saat memberikan Anugerah Kihajar (Kita harus belajar) 2016 di kantornya, Jumat (25/11).

Nantinya peran Kemendikbud akan difokuskan pada pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ujian. "Tapi untuk pelaksanaannya ditangani pemerintah daerah masing-masing," tambahnya.

Pihaknya sudah mengumpulkan semua kepala dinas pendidikan daerah untuk membicarakan teknis pelaksanaan. Namun, dia belum berkenan memberikan penjelasan lebih detail.

"Saya belum sedetail itu, 60 persen persiapannya. Kadis provinsi sudah kita undang semua dan kita beri penjelasan mengenai hal yang mendekati masalah teknis," ujarnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengaku sudah dipanggil presiden terkait rencana penghapusan ujian nasional. Dia mengklaim, Presiden Joko Widodo sudah menyetujuinya.

"Tinggal menunggu inpres saja, mudah-mudahan," ucapnya.