PPP sebut pemisahan penyidikan dan penuntutan sama saja lemahkan KPK

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy angkat bicara terkait polemik wacana pengembalian kewenangan penuntutan kasus korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kejaksaan Agung. Pria yang akrab disapa Romi ini melihat langkah itu sebagai upaya melemahkan fungsi KPK. Selama ini, KPK menjalani proses penyidikan dan juga penuntutan secara independen.

"Usulan-usulan seperti mengembalikan (penuntutan) ke Kejaksaan ini adalah hal yang memperlemah ke-adhoc-an (khusus) KPK," kata Romi di Hotel Neo Aston, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (13/9).

Dalam pandangannya, wacana pemangkasan keistimewaan KPK justru seolah memperlihatkan anggapan enteng terhadap kasus korupsi. Padahal korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

"Mempersederhanakan bahwa seolah-olah korupsi itu bukan kejahatan luar biasa. Karena itu PPP tidak dalam mendukung adanya ikhtiar-ikhtiar untuk melemahkan KPK," ungkapnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung M Prasetyo membandingkan pemberantasan korupsi di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah Malaysia atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura hanya memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan saja. Sementara, kewenangan penuntutan harus seizin Kejaksaan Agung.

"KPK mereka terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja, dan meskipun Malaysia memiliki divisi penuntutan, tapi dalam melaksanakan kekuasaan harus ada izin dari Jaksa Agung Malaysia," kata Prasetyo.