PPP: Rakyat Lagi Prihatin, Wajar AHY Kritik Pemerintah Jokowi
Merdeka.com - Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik keras langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Anggota Komisi IX Fraksi PPP, Anas Thahir memaklumi kritikan AHY, lantaran iuran BPJS naik di tengah kesulitan rakyat saat pandemi Covid-19.
"Wajar AHY mengkritisi kebijakan pemerintah soal kenaikan iuran BPJS. Karena pemerintah mengumumkan kenaikan itu pada saat masyarakat sedang prihatin akibat wabah Covid-19. Waktunya tidak tepat," kata Anas kepada merdeka.com, Jumat (15/5).
Dia menuturkan, hari ini rakyat masih banyak yang berteriak soal sembako dan soal kebutuhan dasar hidup. Sehingga, dalam situasi seperti sekarang mereka jadi lebih tertekan.
"Sekarang yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa menjawab dengan tegas, dan memberikan alasan-alasan yang detail dan masuk akal mengapa iuran BPJS harus naik," ujarnya.
Anas mempertanyakan mengapa iuran BPJS Kesehatan diumumkan naik saat momen corona. Apalagi, keputusan naiknya iuran tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).
"Mengapa harus diumumkan sekarang, mengapa sampai muncul pertanyaan seolah-olah bertentangan dengan putusan MA, dan seterusnya," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan ketika banyak masyarakat yang terdampak pandemi virus Covid-19. Menurutnya, langkah itu bisa membuat masyarakat makin sengsara yang terkena tekanan ekonomi.
"Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan, sementara pandemi juga menciptakan peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan," kata AHY lewat akun Twitter pribadinya, Kamis (14/5).
"Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula," tambahnya.
Kami menyayangkan kenaikan tarif BPJS ditengah wabah Covid-19. Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan, sementara pandemi jg menciptakan peningkatan pengangguran & angka kemiskinan. Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula.
— Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (@AgusYudhoyono) May 14, 2020AHY mengamini bahwa anggaran BPJS Kesehatan masih defisit. Namun, bukan berarti menaikkan iuran perlu dilakukan di tengah wabah seperti sekarang
Menurut AHY, pemerintah masih bisa melakukan realokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak mendesak untuk menutupi kebutuhan Rp 20 T untuk BPJS Kesehatan. Dengan begitu, iuran tidak perlu dinaikkan.
"Jika selama ini proyek infrastruktur bisa ditalangi lebih dahulu, negara pastinya bisa lebih prioritaskan kesehatan rakyat saat ini," ucap AHY.
AHY mengingatkan bahwa BPJS Kesehatan dibentuk agar negara hadir dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Terutama di tengah krisis kesehatan dan tekanan ekonomi di tengah pandemi seperti saat ini.
"Kita harus prioritaskan jaminan kesehatan untuk masyarakat," tuturnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaResmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi
AHY menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi.
Baca SelengkapnyaJokowi Cerita Masa Kelam BPJS: Antrenya Lama, Banyak Komplain
Jokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup
Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji TNI-Polri dan PNS Jelang Pencoblosan Pilpres 2024, Anies: Kenapa Baru Tahun Ini?
Anies menyayangkan gaji PNS dan TNI/Polri baru dinaikkan jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaAturan Disahkan Jokowi, THR PNS Cair 10 Hari Jelang Lebaran dan Gaji ke-13 Cair Juni 2024
Sementara THR bagi CPNS terdiri dari 80 persen dari gaji pokok PNS; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
Baca Selengkapnya