Merdeka.com - Sidang pleno terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman sempat dihujani protes dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Protes dan keberatan dari PPP ini disebabkan karena hilangnya 1.508 suara.

Ketua DPC PPP Sleman, HM Nasikhin menyampaikan, pada sidang pleno yang digelar Selasa (7/5) malam hingga Rabu (8/5) pihaknya mengajukan keberatan dan protes atas hilangnya 1508 suara milik partainya di Kecamatan Depok, Sleman.

"Kami terima laporan dari saksi di Kecamatan Depok, di pleno 2.929, tapi diduga ada salah input, kami kehilangan 1.508 suara," ujar Nasikhin saat dihubungi, Rabu (8/5).

Atas hilangnya suara milik partai berlambang Kabah ini, Nasikhin pun meminta penghitungan ulang suara. Menurutnya, ini perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab hilangnya suara PPP.

"Salah input ribuan yang jadi keberatan kami. Ada suatu hal apakah ini disengaja atau tidak, Wallahualam. Dan biar jelas semuanya, diulang penghitungan pleno semuanya, kita buka bersama disaksikan semua partai, semua plong," ungkap Nasikhin.

Nasikhin menyebut partainya ingin mengetahui ihwal hilangnya suara PPP di Sleman. Nasikhin pun mengaku jika partainya akan legowo jika suara itu memang bukanlah suara milik partainya. Namun jika suara itu milik PPP dan diketahui hilang, Nasikhin pun menerangkan akan mempertahankan suara tersebut.

"Persoalannya kan ini bersumber dari mana? Kami legowo jika bukan suara kami, tapi kalau itu suara PPP kami akan tentukan langkah lebih lanjut kalau ini tidak terselesaikan. Ini suatu hal harus dipertahankan sebagai marwah dan jati diri partai," urai Nasikhin.

Nasikhin menyebut bahwa sidang pleno yang digelar KPU Sleman hingga Rabu (8/5) dinihari tadi harus diskors sementara. Sidang pleno pun dijadwalkan akan dilanjutkan pada Rabu (8/5) siang mulai pukul 13.00 WIB.

"Dini hari diskors dilanjut nanti jam 13.00 WIB. Kita akan ikuti perkembangannya yang jelas kami akan kawal terus," ungkap Nasikhin.

Terpisah, Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi mengakui memang ada perbedaan angka perolehan suara PPP untuk surat suara DPRD Kabupaten di Kecamatan Depok.

"Kita mencoba untuk menelusuri dan kita persilakan ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk beri keterangan yang jelas dan terbuka di sidang, ada angka yang berbeda. Satu angka pun yang berbeda itu harus diklarifikasi, PPK yang melakukan proses input dari bawah sampai kecamatan. Kita perintahkan dalam pleno terbuka untuk memberi klarifikasi, penjelasan dan data kepada peserta sidang pleno," urai Trapsi.