PPP Nilai Pemberian Grasi ke Eks Gubernur Riau Annas Maamun Tak Perlu Diributkan

Rabu, 27 November 2019 14:39 Reporter : Sania Mashabi
PPP Nilai Pemberian Grasi ke Eks Gubernur Riau Annas Maamun Tak Perlu Diributkan Annas Maamun. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai pemberian grasi pada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan Annas Maamun tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab, kata dia, alasan pembebasan Maamun karena faktor kemanusiaan.

"Kalau itu adalah alasan kemanusiaan ya tidak usah diributkan, kecuali tidak ada alasan kemanusiaan (boleh ribut)," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11).

Menurutnya, pemberian grasi dengan alasan kemanusiaan adalah yang lumrah. Selama semua isi vonis sudah dipenuhi dengan baik.

"Jangan juga kemudian itu dianggap melemahkan pemberantasan korupsi, sepanjang hal-hal yang lain sudah dipenuhi vonis itu misalnya pembayaran uang Pengganti dan lain sebagainya," ungkapnya.

1 dari 2 halaman

Grasi Hak Presiden

Arsul juga menegaskan pemberian grasi adalah hak presiden. Selama prosedur pemberian grasinya sesuai aturan maka seharusnya tidak ada masalah.

"Nah jadi kalau alasannya seperti itu kan kemanusiaan, dan memang kan grasi karena itu bagian dari hak konstitusional Presiden, sepanjang prosedurnya dipenuhi ya enggak ada masalah," ucapnya.

2 dari 2 halaman

Hukuman Annas Dikurangi 1 Tahun

Sebelumnya Presiden Jokowi memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan Annas Maamun. Mantan Gubernur Riau itu dikurangi masa hukumannya satu tahun oleh Jokowi.

Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto mengatakan, pemberian grasi kepada Annas Maamun karena alasan kemanusiaan.

"Pertimbangannya adalah berusia di atas 70 tahun. Saat ini yang bersangkutan usia 78 tahun, dan menderita sakit berkepanjangan," ujar Ade saat dikonfirmasi, Selasa (26/11).

Jokowi mengurangi masa pidana Annas dari 7 tahun menjadi 6 tahun penjara. Grasi tersebut berdasarkan keputusan presiden nomor 23/G tahun 2019 tentang pemberian grasi. Grasi itu ditetapkan tanggal 25 Oktober 2019.

Menurut data pada sistem database pemasyarakatan, Annas akan bebas awal 3 Oktober 2021, setelah mendapat grasi pengurangan hukuman selama 1 tahun diperhitungkan akan bebas 3 Oktober 2020. [ray]

Baca juga:
Pimpinan KPK Kaget Jokowi Berikan Grasi ke Annas Maamun
Jubir Jokowi Ogah Tanggapi Grasi Annas Maamun
KPK Terkejut Jokowi Beri Grasi ke Terpidana Korupsi Annas Maamun
Alasan Jokowi Berikan Grasi ke Terpidana Korupsi Annas Maamun

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini