PPP Nilai Desakan Amien Rais ke Muhammadiyah Kontraproduktif Untuk Prabowo-Sandi

Merdeka.com - Pernyataan Amien Rais akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika membebaskan warga Muhammadiyah memilih di Pilpres 2019 menuai polemik. Sekjen PPP Arsul Sani menilai sikap Amien menyeret Muhammadiyah ke politik praktis justru akan merugikan jagoannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Saya yakin siapapun yang mencoba menarik-narik Muhammdiyah sebagai organisasi untuk dukung salah satu paslon di Pilpres justru akan kontra produktif bagi paslon tersebut," kata Arsul saat dihubungi merdeka.com, Rabu (21/11).

Arsul juga menganggap, ucapan Amien kepada Muhammadiyah itu akan merusak tradisi politik yang telah dibangun.

Sebab, menurutnya, Muhammadiyah sebagai ormas Islam telah menyatakan tidak akan berpihak kepada partai atau pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu.

"Ikhtiar untuk menarik-menarik Muhammadiyah sebagai organisasi ke wilayah dukungan kepada pasangan pilpres atau partai tertentu menurut hemat PPP malah menciderai tradisi 'high politics' baik yang sudah terbangun dengan baik," ujarnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin mengingatkan sikap politik Muhammadiyah untuk tidak masuk ke ranah politik praktis seharusnya mendapatkan pujian.

"Yang jelas selama ini Muhammadiyah berusaha keras untuk tidak masuk ruang politik praktis dan itu harus diapresiasi oleh semua elemen bangsa," tandas Arsul.

Sebelumnya, Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais menegaskan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika organisasinya tidak bersikap pada Pemilihan Presiden 2019.

"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer," ujar Amien Rais, di sela Tablig Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa (20/11).

Menurut dia, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader kepada siapa suaranya akan diberikan, sehingga dibutuhkan ketegasan demi terwujud pemimpin yang sesuai harapan.

PP Muhammadiyah, kata dia, tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini pada periode 2019-2024.